Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati/Liputan6

telusur.co.id – KPK sudah semestinya memeriksa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebab, penjualan aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan harga murah oleh Sri, disinyalir kuat berbau korupsi dan merugikan keuangan negara.

Demikian disampaikan pengamat politik dan anggaran, Uchok Sky Khadafi, kepada telusur.co.id, terkait fakta yang muncul di persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada BDNI di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/7/18).

Disampaikan Uchok, dari perkembangan kasus BLBi di Pengadilan Negeri Tipikor, sudah selayak kasus ini dikembangkan lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Masa ada aset sebesar Rp 4.5 triliun, kok teganya hanya dijual sebesar Rp 200 miliar. KPK harus segera memeriksa Sri Mulyani dengan kasus aset jual murah,” kata Uchok, Sabtu pagi (7/7/18).

Mantan Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK Rizal Ramli yang dihadirkan KPK dalam persidangan mengatakan aset BDNI yang diserahkan BPPN kepada Kementerian Keuangan pada tahun 2005 senilai Rp 4,5 triliun. Aneh bin ajaib, tahun 2007 aset tersebut dijual hanya Rp 200 miliar oleh Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Sri Mulyani.

“Jadi sudah jelas, aset BDNI di jual murah ini sungguh aneh dan janggal yang harus disidik oleh KPK,” kata Uchok.

Dirinya yakin informasi yang disampaikan Rizal punya dasar yang kuat.

Krisis yang melanda Indonesia pada 1998 mengakibatkan sejumlah bank membutuhkan kucuran dana. Untuk mengantisipasi kerugian, pemerintah mengeluarkan dana BLBI kepada sejumlah obligor, termasuk untuk BDNI.

BDNI milik Sjamsul mendapat BLBI sebesar Rp 37 triliun yang terdiri dari fasilitas surat berharga pasar uang khusus, fasilitas saldo debet dan dana talangan valas. Selain itu, BDNI juga disebut menerima BLBI sebesar Rp 5,4 triliun dalam periode setelah 29 Januari 1999 sampai dengan 30 Juni 2001 berupa saldo debet dan bunga fasilitas saldo debet.

Namun kemudian BDNI melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana puluhan triliun tersebut. BPPN kemudian menetapkan BDNI sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga diwajibkan mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Aqcusition Agreement (MSAA).

Berdasarkan perhitungan, jumlah kewajiban yang harus dibayar BDNI adalah sebesar Rp 47,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari BLBI sebesar Rp 30,9 triliun, simpanan nasabah dan utang sebesar Rp 7,06 trilun, serta kewajiban balance sheet berupa utang BLBI kepada BI sebesar Rp 4,7 triliun dan L/C serta utang lainnya sebesar Rp 4,59 triliun.

Total kewajiban sebesar Rp 47,2 triliun itu dikurangi oleh jumlah aset yang dimiliki sebesar Rp 18,8 triliun. Sehingga yang harus dibayarkan BDNI adalah sejumlah Rp 28,4 triliun.

Disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan Sjamsul akan bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya secara tunai maupun berupa aset dalam perjanjian MSAA. [ipk]

Bagikan Ini :