Foto: telusur.co.id

telusur.co.id – Kuasa Hukum partai Hanura kubu Daryatmo-Sarifudin Sudding, Adi Warman, mengatakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta adalah kemenangan bagi seluruh kader Hanura.

Hal tersebut disampaikannya terkait putusan PTUN yang mengembalikan kepengurusan partai Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (Oso) dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding.

“Ini adalah kemenangan kedua kubu dan semua kader Hanura,” kata Adi di Kawasan Slipi, Jakarta, Sabtu (7/7/18)

Adi Warman menjelaskan, dalam keputusan PTUN Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 26 Januari 2018 dan Penetapan PTUN Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2018, maka Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020 dengab Ketua OSO dan Sekjen Herry Luntung Siregar, diminta ditunda pelaksanaannya.

Berdasarkan keputusan tersebut, Kepengurusan DPP Hanura dikembalikan pada kepengurusan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI M.HH-22.AH.11.01 tertanggal 12 Oktober 2017.

“Kepengurusan DPP Hanura yang sah untuk periode 2015-2020 adalah kepengurusan dengan Ketua Umum Pak Oesman Sapta Odang dan Sekjennya, pak Sarifuddin Sudding,” papar dia.

“Surat yang ditandatangani Ketua KPU, Arief Budiman dijelaskan bahwa KPU hanya berpedoman pada DPP Hanura dengan Kepengurusan Ketua Umum Pak Oso dan Sekjennya Pak Sudding,” tegasnya.

Oleh sebab itu, sangat tepat jika KPU mentaati putusan PTUN menerima pendaftaran calon legislatif dengan formulirnya ditandangani oleh ketua umum OsO dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding.

“Sementara untuk calon DPRD baik provinsi atau kabupaten/kota dari partai Hanura, maka yang bertanda tangan adalah Hasil dari Turunan SK 22,” tukas dia.[far]

Bagikan Ini :