Waketum Hanura, Gede Pasek Suardika/Net

telusur.co.id – Wakil ketua Umum Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang, I Gede Pasek Suardika meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan mengenai perubahan data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tanpa izin pihak OSO.

Dalam akun twitter Pasek @G_paseksuardika, meminta KPU kembali membaca pasal 13 ayat (4) PKPU 20 tahun 2018, sehingga bisa memahami mana yang sah atau tidak.

“Yang harus jujur dijelaskan @KPU_ID, kalau bukan karena intervensi usai rapat Polhukam, kenapa data sipol berubah tanpa ijin ketua umum? Baca Pasal 13 ayat (4) PKPU 20/2018 untuk pahami yang sah,” tulis Pasek, Sabtu (7/7/18).

Bukan itu saja, pasek juga menulis sindiran kepada salah satu petinggi Hanura yang diduga ditujukan pada mantan ketua umum Hanura Wiranto yang saat ini telah menjadi Menko Polhukam.

“Pengayom akan terhormat bila hadir melindungi. Tetapi kalau mengintervensi, menekan lembaga terkait dan memaksa keinginan sendiri, maka jangan salahkan kalau kehormatan itu kini hilang di mata mereka,” cuit Pasek kembali.

Seperti diketahui, Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang menduga ada peran intervensi Dewan Pembina Wiranto dalam keputusan KPU. Mereka mensinyalir Wiranto menggunakan kewenangannya sebagai Menkopolhukam untuk mengintervensi KPU.

Dugaan ini muncul setelah Wiranto menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), DKPP, Kemenkum HAM, PTUN Jakarta dan MA ke kantornya membahas persoalan Partai Hanura, Kamis (5/7).[far]

Bagikan Ini :