telusur.co.id – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah gagal. Program Nawacita seperti yang tertuang dalam visi dan misinya tidak dapat direalisasikan.

Demikian pendapat Sekertaris Gerakan Nasional Satu Periode, Bin Tresnadi, dalam acara jumpa pers “Tinggalkan Neoliberalisme! Kembali Kepada Cita-Cita Proklamasi 1945 dan Semangat Reformasi 1998”, di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/7/18).

Rezim Jokowi, kata dia, justru mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan disandarkan kepada utang luar negeri.

Menurutnya, berdasarkan data peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (IN DEF), utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan sejak tiga tahun terakhir.

“Hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun. Jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta. Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata dia.

Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari, yang tembus Rp 4.034 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun.

Pemerintah Jokowi, kata dia, mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Masalahnya, jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar.

“Akibatnya, ketika ada penguatan Dolar Amerika terhadap Rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal,” kata dia.

Dirinya meminta besarnya utang luar negeri Indonesia harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Sebab, pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar, atau bangkrut.

“Kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dolar AS kepada Cina. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada Cina. Hingga akhirnya harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang,” kata Bin Tresnadi.

Bukan hanya Zimbabwe, kisah pahit juga dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang.

“Negara butuh pemimpinan yang tulus, mampu membangun, menyelamatkan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :