telusur.co.id- Pemuka Agama di Indonesia mengaku perhatian terhadap maraknya ujaran kebencian, penghinaan sesama, dan penonjolan kepentingan politik sektarian di media sosial menjelang Pilpres 2019.

Sejumlah pemuka agama pun menyampaikan sikap mereka terkait fenomena tersebut. Sikap ini dibacakan oleh Pdt Jacklevyn Frits Manuputty selaku Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP)

“Pertama, Keprihatinan mendalam atas suasana demikian, dan mengkhawatirkannya dapat menimbulkan benih permusuhan yang membawa perpecahan bangsa,” kata Pdt Jacklevyn di Kantor CDCC, Jalan Brawijaya VIII, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (10/7/18).

Kedua, sambung dia, menyerukan kepada segenap keluarga besar bangsa untuk mengubah hubungan antar sesama yang bersifat dialektik (mengandung pertentangan) tersebut menjadi hubungan yang bersifat ideologis, yakni cenderung memusyawarahkan perbedaan pandangan politik dengan penuh rasa persaudaraan demi keutuhan dan kemajuan bangs

Ketiga, memesankan kepada segenap keluarga besar bangsa agar perbedaan pandangan politik tidak memutuskan silaturahmi kebangsaan, dan menyadari bahwa demokrasi adalah cara beradab dalam memilih pemimpin maka bangsa perlu membudayakan demokrasi berkeadaban.

Sedangkan keempat, memesankan kepada seluruh keluarga besar bangsa yang majemuk bahwa penonjolan identitas kelompok dalam berpolitik adalah absah selama hal tersebut tidak menghina kelompok lain, dan tidak menimbulkan sektarianisme politik ekstrim yang menegasi kelompok lain, tapi meletakkan perjuangan politik demi kepentingan bangsa secara bersama-sama.

Dan terahir, memesankan kepada seluruh keluarga besar bangsa agar dalam mengamalkan demokrasi tetap dapat menampilkan aspirasi dalam semangat berlomba dalam kebaikan dan keadaban.

“Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa jika demokrasi membawa tragedi,” tukas Pdt Jacklevyn.

Para pemuka agama yang hadir dalam acara tersebut antara lain, (UKP DKAAP) Din Syamsuddin, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Henrek Lokra, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Noor Achmad, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Agus Wahayanan.

Kemudian, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenayu, Perhimpunan Majelis Agama Budha Indonesia (Permabudhi), Arif Harsono. Lalu, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana.[far]

Bagikan Ini :