telusur.co.id- Beredar sebuah undangan yang mengatasnamakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), yang akan melakukan deklarasi dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PB HMI, Saddam Al-Jihad, memastikan, secara institusi HMI tidak akan terlibat dalam politik praktis.

“Apabila ingin mendukung calon presiden di tahun 2019 ya silakan, tetapi jangan mengatasnamakan HMI. Apalagi dengan menyebut jumlah kader HMI sebanyak 500.000 yang akan memilih Anies Baswedan, itu namanya klaim,” kata Saddam dalam keterangan kepada wartawan, Rabu(11/7/18).

“Dengan membahasakan anggota HMI,  KAHMI berpotensi akan menyeret nama organisasi ini ke arah politik praktis. Padahal, HMI bersifat Independen dan bebas dari kepentingan kekuasaan,” kata dia.

Menurutnya, undangan yang beredar di media sosial itu merupakan klaim sepihak dari oknum KAHMI. Sebab, HMI secara institusi tidak akan terlibat dalam agenda deklarasi. Justru pesan tersebut telah menciptakan kegaduhan di internal HMI.

Saddam menambahkan, anggota HMI secara individu maupun organisasi memiliki pedoman khusus tentang pola dan tindak tanduk kadernya yang termaktub dalam tafsir Independensi etis dan organisatoris.

“Jika ada pengurus KAHMI mengajak anggota HMI untuk deklarasi mendukung Anis Baswedan, itu artinya yang bersangkutan tidak memahami makna Independensi etis dan organisatoris. Bisa dipastikan oknum tersebut tidak tuntas ber-HMI,” kata dia.[Ipk]

Bagikan Ini :