Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid/Foto: net

telusur.co.id- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi 41 mesjid pemerintah yang dikabarkan terpapar paham radikal.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, sampai sekarang pihaknya sama sekali belum menerima hasil penelitian tersebut. Hal ini yang membuat MUI enggan memberikan komentar yang berilebihan.

“Jika hasil penelitian tersebut benar maka hal tersebut sangat memprihatinkan dan menyedihkan,” kata Zainut dalam keterangan persnya, Selasa (10/7/18). Sebelumnya, survei Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan menyebutkan jika 41 dari 100 masjid kantor pemerintahan di Jakarta terindikasi paham radikal.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan di 100 masjid dengan mensurvei 35 masjid di lingkungan kementerian, 37 masjid di BUMN dan 28 di lembaga negara. Penelitian dilakukan pada 29 September-21 Oktober 2017 dengan merekam audio dan video khutbah Jumat selama periode tersebut

Zainut mengimbau agar semua pihak khususnya para khatib untuk menjadikan masjid sebagai tempat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT, menanamkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, akhlak mulia dan cinta Tanah Air.

“Bukan untuk menebarkan permusuhan, ujaran kebencian, fitnah dan propaganda paham keagamaan yang justru dapat mempertajam perbedaan dan perselisihan,” paparnya.

MUI, kata Zainut, mengingatkan kepada seluruh umat Islam agar waspada dengan adanya kelompok yang secara sistematis, terstruktur dan masif menyebarkan paham radikalisme dan ekstrimisme. Karena paham seperti itu sangat berpotensi memecah belah umat dan mengancam NKRI.

Radikalisme dan ekstrimisme bisa diartikan sebagai paham atau aliran agama yang menginginkan perubahan baik sosial maupun politik secara cepat dan ekstrim dengan cara kekerasan.

Paham ini, tutur Zainut, seringkali dialamatkan kepada kelompok agama yang menyukai cara kekerasan, sehingga tidak jarang menimbulkan gesekan dan konflik horisontal di tengah masyarakat

“Untuk hal tersebut MUI meminta kepada kementerian, lembaga pemerintah dan BUMN untuk secara serius melakukan pengawasan terhadap masjid yang berada di bawah kewenangannya untuk dipastikan dikelola oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang terbebas dari paham radikal dan ekstrim,” tukas dia.[Ham]

Bagikan Ini :