telusur.co.id- Bila pemerintah mengumumkan hasil negosiasi dengan Freeport-McMoran Inc apa adanya, pasti akan mendapat apreasi dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom senior Indef, Drajad Wibowo menanggapi telah selesainya negosiasi pemerintah dengan FI soal divestasi saham sebesar 51,23 persen.

“Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas FI. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan banget,” kata Drajad dalam keterangan persnya, Jumat (13/7/18).

Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, terkait apa yang sudah disepakati dalam negosiasi pemerintah, FI dan Rio Tinto. Mereka sepakat pada harga US$ 3.85 milyar, atau sekitar Rp 55 triliun.

Kesepakatan itu merupakan harga bagi pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di Freeport.

“Rio Tinto terlibat dalam negosiasi karena dia ber-joint venture dengan FCX, di mana hingga 2021 dia berhak atas 40 persen dari produksi di atas level tertentu dan 40 persen dari semua produksi sejak 2022,” papar Drajad.

Meskipun, FCX pemilik mayoritas FI, kata Drajadi, namun 40 persen produksinya sudah di ijon kan ke Rio Tinto. Jadi, selain saham FCX di FI, Indonesia juga harus membeli hak ijon tersebut.

Selain itu, anggota Dewan Kehormatan PAN ini membatah bila saham Freeport sudah direbut kembali oleh pemerintah seperti klaim yang beredar. Menurut dia, transaksi pemerintah-FI masih jauh dari tuntas.

Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX dan Rio Tinto menyebutkan masih ada isu-isu besar yang belum disepakati.

“Dalam berita Bloomberg, Rio secara resmi menyatakan ‘Given the terms that remain to be agreed, there is no certainty that a transaction will be completed’. Jadi, masih belum ada kepastian bahwa transaksinya akan tuntas,” tukas dia.[far]

Bagikan Ini :