Foto/Net

Oleh : Mayiyasyak Johan

 

telusur.co.id – Kegelapan Kembali Menyelimuti Langit Indonesia, spirit reformasi dalam menata ulang kehidupan bernegara kini kehilangan elan. Bukan saja karena reformasi Institusi Pemerintahan yang tak berjalan, bahkan program renemurasi yang dimaksudkan untuk menunjang berjalannya reformasi institusi pemerintahan tidak menunjukkan tanda birokrasi Pemerintahan menjadi lebih baik, melainkan terlihat seakan sedang berjalan balik kembali ke alam Orde Baru – serta mengulang semua kesalahan yang pernah ditolak dan dilawan oleh Rakyat dan mahasiswa; dengan kemungkinan lebih suram dan buruk dari Orde Baru.

Mungkin tidak berlebihan jika kita katakan, kini bukan saja perilaku orde baru yang hidup kembali, melainkan kini perlahan berjalan lebih jauh dan buruk dari orde baru.

Jika pada Orde Baru (Orba), sampai tingkat tertentu kita masih bisa mengukur dan meminta pertanggungjawaban Hukum dan Politik pada Pemerintah, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pusat Kekuasaan (Pak Harto) dan Laksus yang kemudian diubah menjadi Bakorstranas, Tapi kini, semua bukan saja semakin sulit, melainkan tidak menentu – karena sanksi administratif baik yang dilakukan oleh atasan langsung atas keputusan lembaga pengawas internal (inspektorat dan sebagainya) maupun sanksi yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Nedara (PTUN) yang diharap dan dimaksudkan untuk melakukan pencegahan hampir tidak berfungsi effektif. Bahkan ada Pejabat Pemerintahan yang tidak peduli dengan putusan PTUN.

Sedangkan sanksi pidana (termasuk korupsi tentunya) yang ditegakkan melalui mekanisme penindakan terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bukan saja dari hari ke hari terasa semakin bias, tidak effektif dan semakin kehilangan orientasi, tetapi yang lebih parah lagi adalah karena kegiatan penindakannya tidak berangkat dan ditujukan untuk memperbaiki institusi Penegak Hukum lain, agar institusi penegak hukum lain itu bisa kembali effektif dan berfungsi sesuai dengan maksud didirikannya institusi tersebut, serta dapat menjalankan fungsinya dengan tidak melampaui kewenangan yang diberikan Undang Undang (UU) dan memberikan rasa aman pada pencari keadilan. Padahal ini adalah dasar dan latar belakang didirikannya KPK – dan itu tegas dicantumkan dalam konsideran UU-nya.

Oleh karena itu patut dipertanyakan stressing strategi KPK dalam upaya untuk merevitalisasi lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang bukan saja belum berfungsi atau bahkan tidak ada, sebagai upaya untuk menyahuti pesan dan spirit yang tercantum dalam konsideran UU KPK. Masalah ini agaknya patut dan menarik untuk dijadikan objek penelitian investigatif.

Sekalipun salah satu alasan didirikannya KPK adalah karena belum berfungsinya institusi penegak hukum yang ada, namun karena UU tentang Tugas dan Kewajiban Institusi tersebut belum dan tidak dicabut, khususnya utk penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi – walau untuk sementara – maka akibatnya dalam bidang penindakan korupsi di Indonesia saat ini terdapat dua sistem hukum yang berbeda. Jika proses itu dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan maka hak-hak seorang tersangka sebagaimana di atur oleh KUHAP berlaku. Sebaliknya, jika diproses oleh KPK – maka tidak demikian adanya.

Akibatnya, untuk Indonesia saat ini terdapat dua sistem hukum untuk satu jenis tindak pidana yang akibatnya dapat merugikan seorang tersangka.

Di balik itu, sifat extra ordinarynya pun kehilangan nilainya, bahkan terasa semakin absurd – itu jelas terlihat jika disusuri mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga pelaksanaan putusan – tak ada yang sampai kesana. Sebab, masing-masing lembaga menegakkan politik hukum yang berbeda. Selain itu, sasarannya pun lebih hanya pada politisi dan birokrasi sipil.

Pertanyaan kita sekarang adalah: 1. mengapa penindakan lebih ditujukan pada politisi sipil dan birokrasi sipil? 2. Mengapa institusi penegak hukum dan militer bagaikan tidak disentuh? 3. Kapan KPK dapat memenuhi target untuk menghapus korupsi dari institusi pemerintahan?.

Ada banyak gejala yang mengundang pertanyaan – satu diantaranya adalah tidak pernah tuntasnya kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Selalu terpotong; ada yang dijadikan tersangka dan ada yang hilang dan menjadi dark number. Jumlah itu cukup banyak, dan bisa disusuri yang bagaimana pun akan terkuak – karena tak mungkin bisa ditutupi selamanya.

Para peneliti, pengamat dan para pengkritisi yang menginginkan indonesia menjadi sebuah negara hukum, pasti akan mencermati hal itu dengan seksama. Dan mereka tak pernah tertarik jika cuma disuguhi data kuantitatif yang tak bermakna, melainkan lebih melihat jauh ke akar masalahnya utk menjawab pertanyaan: apa yang salah dalam proses penindakan yang dilakukan selama ini, hingga bukannya effek jera yang lahir, melainkan semakin tumbuhnya pengulangan.

Satu di antara yang temuannya adalah, ternyata KPK sebagai lembaga khusus yang ada dalam wilayah kekuasaan eksekutif , seharusnya menjalankan politik Hukum Negara, belum menjadi bagian dari institusi yang mampu bukan saja menuntaskan bahkan memberikan masukan untuk perubahan sistem dan perundang-undangan yang ada dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur dan birokrasi Pemerintahan Propinsi dengan DPRD – sehingga terus terjadi pengulangan tindak pidana korupsi dengan modus yang sama – yakni soal “Uang Ketok” APBD/P, LPJ, LKPJ dan lain-lain.

Padahal dalam soal “uang ketok” ini, selain ada Desainer (intelektual Dader – persekongkolan), ada penyandang dana (pemburu dan pembayar rente – menguasai projek), ada urusan politik dan kekuasaan yang berkaitan dengan kelanjutan untuk periode ke II, kekuasaan (pembangunan jaringan dan persekongkolan) dari elite pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota serta Oligarki/elite DPRD yang menindas dan ada anggota DPRD yang lebih tepat disebut sebagai korban yang tak tahu mengapa ia menerima bagian dalam jumlah tertentu, karena mereka tak tahu siapa yang memutuskan besaran yang diterimanya itu, tak tahu apakah itu tradisi atau kebiasaan, ada yang menolak dan tidak menerima sama sekali, ada yang tak dikasih tahu, ada yang tak mengerti asal dananya, mereka adalah kelompok yang terjebak dalam posisi yang tertindas dalam sistem itu.

Namun dengan modal daftar nama atau catatan yang dibuat oleh elite Pemprop dan elite DPRD oleh KPK mereka diperlakukan sama. Ini bukan saja ketidak-adilan yang telanjang, melainkan merupakan pintu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakkan hukumnya.

Celakanya, realitas yang disebutkan di atas bukan saja tidak dibongkar tuntas oleh KPK, melainkan semuanya lebih diperlakukan sama – dengan memanfaatkan opini publik.

Kecenderungan KPK yang memperlakukan sama tanpa melihat posisi dan motif serta sistem yang menindas dimana elite politik di Birokrasi Pemprov dan DPRD ada yang mendapat 2 Milyar, 1 Milyar dan 700 juta dan menjadi pelaku yang memutuskan deal dalam persekongkolan dengan menjual posisi politik Anggota DPRD lain yang lebih besar jumlahnya – tetapi harus ikut menerima akibat hukum yang sama atas kesepakatan persekongkolan elite/oligarki yang ada di DPRD – untuk sesuatu yang mereka tidak pernah ketahui mengapa dapat sekian, belum lagi yang kena sunat, tidak disampaikan, yang menolak – namun karena terjebak dalam ketakutan, kebodohan, ketidakperdulian serta tidak ada mekanisme yang tersedia untuk membantah atau membatalkan persekongkolan itu – maka peristiwa itu pun akan berulang terus.

Pertanyaan  sekarang adalah akankah ketidak-adilan, kebodohan dan kezholiman ini di biarkan berlangsung di atas penegakan hukum tanpa ada usaha mengubah sistem yang menghidupkan peluang menindas oligarki/elite politik di daerah terhadap anggota DPRD?

Mari kita buka dan bongkar sampai tuntas ke-akar-akarnya seluruh jaringan persekongkolan oligarki/elite politik di daerah dan birokrasi, hadapkan semua ke pengadilan, agar kita bisa memperbaiki sistem dan menghapuskan “uang ketok” – dalam sistem demokrasi yang memerangkap Lembaga Legislatif di Pusat dan daerah.

Hanya itu peluang untuk melihat, esok langit akan semakin cerah atau esok langit akan  semakin gelap. Sebab oligarkie/elite politik tak akan pernah berhenti menjadikan pertemuan satu kamar, setengah kamar dan lobby memperanakan tindakan korupsi dan korban baru dalam sistem yang ada dan tak pernah terjawab dan berusaha untuk menjawabnya, kecuali se-akan-akan kita menghadapi lingkaran setan. Padahal tidak benar sama sekali. (Red/Ist).

 

Maiyasyak Johan, Pimpinan Komisi III DPR RI 2004-2009, Anggota Komisi XI Dan Komisi I DPR RI 2009-20014.

 

 

Bagikan Ini :