Freeport/Net

telusur.co.id – Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara pemerintah RI dengan Freeport McMoran, terus mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana yang angkat bicara seputar HoA tersebut.

Hikmahanto menilai HoA merupakan perjanjian payung sehingga mengatur hal-hal prinsip saja.

Karena menurut Guru Besar Hukum Internasional Univesitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, HoA bukanlah perjanjian jual beli saham.

“HoA bukanlah perjanjian jual beli saham. HoA merupakan perjanjian payung sehingga mengatur hal-hal prinsip saja. HoA akan ditindak-lanjuti dengan sejumlah perjanjian,” kata dia dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (15/7/18).

Menurutnya, perjanjian yang harus dilakukan untuk benar-benar pemerintah memiliki 51 persen adalah Perjanjian Jual Beli Participating Rights antara Rio Rinto dengan Pemerintah yang nantinya dikonversi menjadi saham sebesar 40 persen di PT FI.

Lalu, perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4 persen.

“Perjanjian-perjanjian di atas harus benar-benar dicermati karena bagi lawyer ada adagium yang mengatakan ‘the.devil is on the detail’. Kerap bagi negosiator Indonesia mereka akan cukup puas dengan hal-hal yang umum saja,” kata dia.

BACA JUGA :  Ekonom Minta KPK dan BPK Periksa Transaksi dan Penerbitan IUPK Freeport

Kemudian, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah berapa harga yang disepakati untuk membeli Participating Rights di Rio Tinto dan saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran.

Ini, lanjutnya, muncul karena bila konsesi tidak diperpanjang hingga 2021 tentu harga akan lebih murah dibanding bila konsesi mendapat perpanjangan hingga tahun 2041.

“Hingga saat ini belum jelas apakah pemenrintah akan memperpanjang konsesi PT. FI atau tidak. Untuk hal ini menjadi pertanyaan apakah pemerintah pasca 2019 (bila ada perubahan) akan merasa terikat dengan HoA yang ditandatangani atau tidak,” kata dia.

Hal yang perlu diperhatikan. kata dia, adalah pengaturan pengambil keputusan di RUPS. Apakah ada ketentuan untuk sahnya kehadiran dan pengambilan keputusan harus dilakukan minimal 51 persen plus 1, bahkan lebih.

“Bila demikian, meski pemerintah mayoritas namun pengendalian perusahaan masih ada ditangan Freeport McMoran.

BACA JUGA :  Utang Indonesia Besar Karena Sri Mulyani

“Terlebih lagi bila saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran adalah saham istimewa yang tanpa kehadirannya maka RUPS tidak akan kuorum. Juga bila penunjukan Direksi dan Komisaris harus tanpa keberatan dari Freeport McMoran,” kata dia.

Bila pemerintah telah menjadi pemegang saham di PT. FI dan ada keputusan RUPS untuk meningkatkan modal dan karena satu dan lain hal pemerintah tidak dapat melakukan penyetoran, apakah kepemilikan saham pemerintah akan terdelusi? Sehingga besaran 51 persen akan turun.

“Tentu masih banyak hal-hal detail yang akan menjadi pembahasan antara pemerintah dengan berbagai pihak. Karenanya menyatakan pemerintah menang tentu merupakan suatu pernyataan yang prematur,” kata dia.

Bila pemerintah transparan dan akuntabel maka apa yang disepakati dalam HoA sebaiknya dibuka ke publik. Ini, kata dia, untuk mencegah publik merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri.

“Toh HoA sudah ditandatangani bukan dalam tahap negosiasi.” [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini