Foto: Istimewa

Oleh : Sayuti Asyathri

Kalau ditekan terus, dipermalukan oleh Amerika dan asing, maka Erdogan, baru baru ini, lantas bangkit dan mengatakan “Kami juga bisa memproduksi sendiri, kami akan cukupkan kebutuhan kami dengan kemampuan kami sendiri, kami bisa berdikari”.

Erdogan, Soekarno, Mahathir, Ahmadinedjad (dengan dukungan kepemimpinan spiritual dan civil society negaranya) adalah contoh contoh para pemimpin yang bangkit karena malu dihinakan dengan penjajahan dan ketergantungan, bangkit karena merasa bahwa bangsa mereka juga bisa, kenapa tidak. Mereka hanya mau menyerahkan pada asing apa yang mereka belum mampu produksi dan hasilkan, itupun dengan syarat kehormatan dan kedaulatan mereka tetap terjaga dalam kilauan keyakinan.

Tentu saja dalam suatu dunia yang telah berkembang dalam saling ketergantungan, berdikari tidak berarti ekslusivisme hitam putih, tidak berarti tidak saling membutuhkan dan sharing dalam investasi dan produksi. Tetapi esensi berdikari adalah mengedepankan kepentingan bangsa sendiri, Indonesia first yakni menjadikan kepentingan anak bangsa sebagai tolok ukur utama, menghindari terjadinya dominasi dan eskploitasi asing yang meremukkan sendi kehormatan dan kedaulatan.

Kepemimpinan yang miliki visi, integritas dan sistem navigasi dalam kepemimpinannya akan membuat sebuah matriks sistem kebutuhan nasional dalam kaitan dengan prinsip prinsip tersebut berdasarkan sebuah sistem perencanaan strategis yang integral dan komprehensif.

Sementara kepemimpinan lain bangga dengan daftar proyek yang ditawarkan pada asing, anak bangsanya hanya dipersiapkan menjadi kuli, anak bangsanya dipersiapkan hanya sebagai penonton prestasi bangsa lain sementara kemampuan mereka sendiri tidak diolah, dikembangkan dan dibanggakan. Sibuk dan hebohnya hanya urusan cawapres, bukannya gelisah dalam menghadirkan sebuah kualitas kepemimpinan nasional yang bisa memecahkan masalah bangsa yang sedang di tubir pencaplokan oleh asing.

Ironisnya semua itu dianggap sebagai prestasi, yakni prestasi menjual tiap jengkal kehormatan dan kedaulatannya, kemudian diberi nama prestasi pembangunan. Salah. Itu namanya prestasi tunduk dan merangkak di kaki penjajah dan penindas asing sembari menghina bangsa sendiri yang bisa berakhir dalam kakacauan dan kehancuran negara bangsa.

 

Penulis adalah Pimpinan Komisi II DPR RI 2004-2009. Ketua Panja dan Tim Perumus UU Pelayanan Publik (2009), UU Administrasi Kependudukan (2006), dan UU Arsip Nasional (2009).

Bagikan Ini :