H. Lukman Hakiem

Oleh Lukman Hakiem

Peminat Sejarah

 

DALAM ceramah di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, 14 April 1970, Menteri Luar Negeri pada Kabinet M. Natsir (1950-1951), Mr. Mohamad Roem, mengungkapkan percakapannya dengan seorang wartawan Belanda, Ny. Oesthoek. Roem mengenal Ny. Oesthoek saat menjadi anggota delegasi Republik Indonesia  pada Konferensi Meja Bundar (KMB).

Menurut Ny. Oesthoek, pada permulaan tahun 1950, rakyat Belanda diliputi oleh suasana pesimistis. Sedangkan rakyat Indonesia sedang berada dalam suasana optimisme.

Kecuali itu, menurut Ny. Oesthoek, hasil perjuangan rakyat Indonesia jauh melebihi pengorbanan yang telah mereka berikan.

Roem tercekat mendengar penilaian Ny. Oesthoek. Penilaian itu dia sanggah dengan mengatakan bahwa pengorbanan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, cukup besar. Meskipun demikian, diam-diam Roem merenungkan penilaian Ny. Oesthoek.

Mengenang kembali perjuangan merebut kemerdekaan, Roem mengakui ada penyelesaian yang datang dari luar usaha atau kemampuan rakyat. Ada suatu keadaan yang kita tidak membuatnya, tetapi menguntungkan perjuangan.

 

Di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

Di sekitar Proklamasi Kemerdekaan, misalnya, Bung Karno dan Bung Hatta bersikeras untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di dalam kerangka kerja sama dengan Jepang. Yakni melalui dan dalam forum Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI dibentuk Pemimpin Tertinggi Balatentara Jepang di Indonesia pada bulan Agustus 1945. Dalam pengumuman Balatentara tentang pembentukan PPKI malah sudah diinstruksikan agar semua anggota PPKI sudah berkumpul pada 18 Agustus dan mulai bersidang pada 19 Agustus 1945.

Sutan Sjahrir dengan dukungan para pemuda militan dan radikal di bawah pimpinan Wikana dan Chairul Saleh meminta Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan di luar kerja sama dengan Jepang, sebab Jepang sudah kalah.

Dalam pandangan Sjahrir dan para pemuda radikal, apabila proklamasi kemerdekaan tetap dilaksanakan menurut rencana semula, proklamasi itu akan dianggap oleh Sekutu sebagai buatan atau hadiah dari Jepang.

Meskipun kaget mendengar informasi dari Sjahrir bahwa Jepang sudah menyerah, Hatta tetap bersikeras, proklamasi harus dilakukan dalam rapat PPKI. “Sukarno adalah Ketua PPKI, dan ia tidak dapat berbuat sendiri sekalipun atas nama rakyat Indonesia,” kata Hatta kepada Sjahrir dan kawan-kawan.

Sesudah tidak berhasil meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta, Sjahrir lalu menyingkir, menunggu saat yang tepat untuk kembali tampil.

Dalam ikhtiar mencegah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dalam rangka kerja sama dengan Jepang, para pemuda militan menculik Bung Karno dan Bung Hatta, menyingkirkannya ke Rengasdengklok, Karawang.

Sejarah mencatat, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di luar skenario Sukarno-Hatta, juga di luar keinginan para pemuda radikal.

Proklamasi kemerdekaan tidak dilaksanakan di dalam rapat PPKI,  yang sidang pertamanya direncanakan pada 19 Agustus 1945; juga tidak sebelum 17 Agustus 1945 seperti aspirasi kaum muda militan.

Jepang yang sudah kalah perang, tidak peduli lagi kepada segala janji yang pernah mereka umbar. Mereka merasa tidak terikat lagi dengan segala janji-janjinya. Jepang yang telah kalah perang hanya mampu melaksanakan tugas sebagai polisi penjaga status quo.

Pemimpin Tertinggi Balatentara Jepang, yang semula sangat ramah, menolak menemui Bung Karno dan Bung Hatta sekembalinya kedua tokoh itu dari Rengasdengklok. Melalui stafnya, Nishimura, dia mengancam akan mengambil tindakan tegas dan keras jika Sukarno-Hatta mengganggu status quo Indonesia.

Mendengar ancaman itu, Hatta naik pitam. Dengan nada keras dia berkata kepada Nishimura, apakah seperti ini sifat samurai? Hanya berani kepada orang-orang yang lemah, dan bertekuk lutut kepada yang kuat.

Ternyata, Bung Karno dan Bung Hatta lebih Samurai dari Samurai!

 

Tangan Tuhan Kembali Bekerja

Sesudah proklamasi kemerdekaan, tangan Tuhan kembali bekerja.

Sebelum Jepang menyerah kalah, Amerika Serikat dan Inggeris telah membagi-bagi daerah kekuasaan sesuai dengan keadaan sebelum perang.

Berdasarkan keadaan sebelum perang, Indonesia berada dalam kekuasaan Amerika. Akan tetapi, pada saat-saat terakhir, melalui Konferensi Postdam, 24 Juli 1945, kondisi itu diubah.

Panglima Pasukan Amerika Serikat, Jenderal Mc Arthur, yang diberi tugas untuk memberi pukulan terakhir kepada Jepang, tidak mau diganggu oleh urusan lain. Mc Arthur ingin berkonsentrasi penuh menghancurkan Jepang. Dengan alasan itu, Amerika Serikat menyerahkan penguasaan Indonesia kepada Inggeris.

Oleh karena kekurangan pasukan untuk menduduki daerah yang luas, kesulitan alat transportasi, ditambah waktu pengalihan yang mendadak, tentara Inggeris baru tiba di Indonesia satu bulan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Ketika mendarat di Tanjung Priok pada 19 September 1945, Inggeris baru mampu membawa satu batalyon tentara. Sepuluh hari kemudian barulah tiga divisi tentara Sekutu mendarat di Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

Dalam tenggang waktu antara 17 Agustus sampai 19 September 1945, pemerintah Republik Indonesia relatif telah terkonsolidasi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat hukum internasional sebagai sebuah negara, yaitu ada pemerintahan yang efektif memegang dan menjalankan pemerintahan, serta dipatuhi oleh rakyat.

Ketika tentara Sekutu mendarat di Jakarta, kota Jakarta sudah sempurna dikuasai oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Walikota Mr. Suwirjo dan Ketua Komite Nasional Daerah (KND, sekarang DPRD) Jakarta, Mohammad Roem. Semua pelayanan publik seperti listrik, air, trem kota, pembuangan sampah, telepon, dan lain-lain telah sepenuhnya bekerja di bawah Walikota Suwirjo.

Ketika pertama kali bertemu Suwirjo, Panglima Pasukan Inggeris di Jakarta, Brigadir Jenderal King, sudah otomatis menyebut Suwirjo “Mr. Major.” Bagi Roem, sapaan spontan itu tidak bisa dimaknai lain kecuali bahwa sang Panglima secara detail facto mengakui kekuasaan pemerintahan kota Jakarta.

Dengan sikap yang realistis itu, pada 1 September 1945, dalam pertemuan du Srilangka dengan pembesar Belanda, Dr. Charles Van der Plas, Panglima Tentara Sekutu di Asia Tenggara, Laksamana Lord Louise Mountbatten, mendesak Belanda supaya berunding dengan pemimpin Indonesia, Ir. Sukarno.

Para pemimpin Indonesia yang rata-rata masih berusia di bawah 50, bahkan di bawah 40 tahun, dengan cerdik memanfaatkan sikap realistis Panglima Mountbatten.

Belanda yang dengan congkak menolak desakan Sekutu dan menganggap berunding dengan Sukarno “tidak terhormat dan sia-sia (ia even onwaardig ala onvruchtbaar); akhirnya justru berunding dengan orang yang diberi mandat oleh Presiden Sukarno, yaitu Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Maka, meskipun dengan berat hati, Belanda tidak mampu mengelak dari desakan dunia internasional: berunding dengan Indonesia hingga berujung pada penyerahan atau pengakuan kedaulatan Negara Indonesia (Serikat) pada 29 Desember 1949.

Benar kata Ny. Oesthoek, rakyat Belanda memasuki tahun 1950 dengan rasa pesimis. Sebaliknya, rakyat Indonesia memasuki tahun 1950 dengan penuh optimisme.

Benar yang dikatakan M. Natsir, perundingan dengan Belanda bukanlah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara langsung, melainkan sebagai pembuka jalan untuk mencapai penyelesaian yang lebih terjamin.(****)

 

Dirgahayu Republik Indonesia !!!

 

Bagikan Ini :