telusur.co.id- Larangan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah tidak perlu dilakukan. Karena, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja menggap gerakan itu bukan bagian dari kampanye.

Demikian disampaikan oleh pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro di Jakrta, Jumat (31/8/18).

Wiwik meminta pihak-pihak tertentu tak perlu bersikap berlebihan tekait adanya gerakan ganti presiden.

“Kalau KPU, Bawaslu enggak semprit-semprit berati enggak ada masalah. Ini kan persiapan ganti presiden, ya nggak ada masalah. Kan pencoblosan masih April. Intinya dalam kontestasi pemilu tidak perlu bersikap (jangan) paranoid lah,” ucap Wiwik, sapaan karib Siti Zuhro.

Tak hanya itu, Wiwik juga menyanyangkan, ada perlakukan kasar oleh aparat berwajib kepada para aktivis #2019GantiPresiden. Menurut dia, sikap seperti itu malah akan menguatkan gerakan #2019GantiPresiden.

Dia menyarankan, jika ada larangan terhadap gerakan ganti presiden, maka deklarasi #2019TetapJokowi dilakukan hal yang sama.

“kalau belum waktunya ya, dua-duanya diturunkan,” tegas Wiwik.[far]

Bagikan Ini :