FOTO: telusur.co.id/Sasya

telusur.co.id- Wasekjen Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98 Tirtayasa mengaku heran, adanya  larangan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Padahal, menurut dia, kegiatan menyampaikan aspirasi merupakan tindakan yang sah dan dijamin oleh Konstitusi.

“#2019GantiPresiden kegiatan yang sah-sah saja karena yang menjadi masalah itu konten, isi dari aksi tersebut,” kata Tirta dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (31/8/18).

Tirta memaparkan, jika para aktivis gerakan ganti presiden melakukan hasutan, provokasi, ujaran kebencian kepada masyarakat, sehingga menimbulkan perpecahan, maka patut untuk dihentikan. Sejauh ini, tidak ada hal seperti itu. Dan, gerakan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Makanya di undang-undang nomor 9 tahun 98 itu jelas bahwa dia kalau mengganggu ketertiban umum yang menurut aparat itu adalah memang mengganggu, maka mereka akan pantas diberhentikan,” imbuh Tirta.

Selain itu, Tirta juga heran aparat keamana terlibat dalam melakukan penolakan terkati deklarasi itu.  “Kenapa sih aparat menolak itu? Itu sesuai dengan konatituasi?” tegasnya.

Karenanya, Tirta meminta aparat maupun masyarakat tak menerapkan standar ganda kepada gerakan ganti presiden. Dengan membiarkan dan memperbolehkan aksi-aksi deklarsi tehadap petahan (Presiden Jokowi). “Jika aksi itu menurut mayarakat tidak baik, maka dari seberang pun akan mengatakan bahwa #Jokowi2Periode pun tidak baik,” tutup Tirta.[Sasya]

Bagikan Ini :