Istimewa

telusur.co.id – Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi digeruduk massa. Kejadian itu, terjadi pada Jumat siang (24/8/18).

Massa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Bekasi (Ambek), bersama Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menggeruduk Kantor Kejari itu lantaran sudah berbulan-bulan laporan soal adanya dugaan korupsi dalam proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis tak kunjung ditindak lanjuti.

Dalam aksi, Jajang menyampaikan tuntutannya agar Kejari Kota Bekasi segera memeriksa pihak yang bertanggung jawab terkait dugaan permainan proyek tersebut, khususnya proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis yang sudah berlangsung selama enam tahun, yang tidak pernah tersentuh oleh penegak hukum.

“Di bulan Agustus, Kejari Kota Bekasi harus segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Jika dalam satu bulan ini Kejari tidak menanganani kasus ini alias mandul, kami akan membawa kasus ini ke KPK,” kata Jajang.

BACA JUGA :  Lapas Sukamiskin Kedatangan Empat Penghuni Baru

Diketahui, pada tanggal 16 April 2018 CBA telah melaporkan dua dugaan kasus korupsi kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Laporan pertama, Proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis yang dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama yakni PT. Nusantara Citra Konsultan. Sejak tahun 2012 sampai tahun 2017, PT. Nusantara Citra Konsultan selalu memenangkan proyek Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Kota Bekasi.

(Baca: CBA Akan Lapor KPK Terkait Permainan Lelang di Pemkot Bekasi)

Totalnya, sembilan proyek yang dimenangkan PT. Nusantara Citra Konsultan berturut-turut dengan nilai proyek sebesar Rp 5.735.284.500.

Dalam temuan CBA, terkait proyek perencanaan yang berbentuk dokumen, perencanaan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dimana, ada dugaan proyek tersebut tidak dikerjakan melainkan copy paste dokumen perencanaan.

Laporan kedua, terkait tiga proyek pembangunan flayover dengan sumber dana bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adapun tiga proyek yang diduga bermasalah adalah; Pembangunan Flyover Cipendawa (Bantuan DKI/Kemitraan/Luncuran), tahun anggaran 2018; Pembangunan Flyover Rawapanjang dengan sumber dana dari bantuan DKI Jakarta dan Kemitraan, tahun anggaran 2018; Pembangunan Flyover Rawapanjang sumber dana dari DKI Jakarta dan kemitraan tahun anggaran 2017.

BACA JUGA :  Ali Fahmi, Politikus PDIP Buronan KPK

CBA menduga oknum pejabat Kota Bekasi yang berlaku sebagai penyedia proyek memainkan persyaratan lelang dengan ‘mengunci’ persyaratan agar perusahaan tertentu memenangkan lelang. Adapun kuncian yang dimainkannya yakni, “bagi perusahaan yang tidak menyampaikan pengalaman pengadaan dan pemasangan gelagar pracetak panjang minimal 40-50 m selama kurun waktu 10 tahun terakhir, maka dinyatakan gugur”.

Sedangkan dari temuan CBA, adanya potensi kebocoran dari tiga proyek tersebut yakni sebesar Rp 30,2 miliar. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini