Gedung KPK/telusur.co.id

Oleh : Maiyasyak Johan .

 

Mahfud MD bikin geger, bukan karena soal gagalnya dia jadi Cawapres Jokowi, sebab untuk soal ini dia dengan tegas telah menyatakan ichlas dan menganggapnya biasa saja.
Tapi soal yang lahir dari kata bersayap yang disampaikan Mahfud yang secara implisit ditafsirkan sebagai pembenar bahwa “KPK tidak sateril”.

Bagi sebahagian orang, pernyataan yang mengisyaratkan KPK tidak sateril mungkin “suprise”, tetapi bagi sebahagian lainnya, tidak. sebab hal itu sudah lama disinyalir oleh berbagai pihak.

Terlepas suprise atau tidak, beberapa pihak terlihat tertarik untuk mendalami kata bersayap Mahfud tersebut. Ada yang membahasnya dari perspektif politik hukum untuk merancang perbaikan dan mencegah kemungkinan KPK disalahgunakan dan melakukan tebang pilih, serta mengembalikan KPK kepada tujuannya semula yakni memberdayakan institusi hukum serta mempercepat lahirnya pemerintahan yang bersih, ada juga yang membahas dalam tataran praktis untuk melakukan review atas berbagai kekeliruan penerapan hukum serta penundaan penuntasan maupun penyunatan kasus-kasus yang sudah diputus pengadilan atau laporan pengaduan yang tak naik-naik. Bahkan ada yang melihat dari kemungkinan hukum yang lain guna memenuhi rasa keadilan dan tegaknya prinsip-prinsip hukum acara dan hak asasi manusia – yang selama ini dianggap dikesampingkan dan dihadapkan pada ┬ákemarahan serta opini masyarakat – bukan pada sebuah proses hukum yang fair, baik dan adil. Bahkan kadang dianggap sebagai serangan balik koruptor.

Akibatnya – janji konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dan setiap orang sama kedudukannya di depan hukum menjadi jauh dari jangkauan masyarakat pencari keadilan – terutama mereka yang telah dijadikan tersangka. se-akan-akan tersangka itu sama dengan sudah pasti salah. Padahal pengujian atas status tersangka itu belum melewati proses pembuktian di dalam persidangan di pengadilan.

Selain hal di atas, ada juga kelompok yang bertanya secara teknis : bagaimana menilai kebijakan penegakan Hukum KPK yang melibatkan anggota DPRD yang dipandang tidak adil dan tidak sesuai hukum. Dimana sejumlah orang yang terbukti berdasarkan fakta persidangan ikut membantu terjadinya peristiwa pidana korupsi seperti ikut mengumpulkan uang dalam jabatannya dan sebahagian lagi telah mengaku serta telah memulangkan uang tetapi tidak atau belum diproses, sementara orang-orang yang secara juridis formil KPK tidak dapat dibuktikan tetapi dengan menggunakan bukti yang secara hukum bersifat de auditu dijadikan tersangka dan diproses lebih dahulu.

Sebuah pertanyaan yang menarik – jawabannya ada pada KPK dan langkah hukum para pencari keadilan serta Pengadilan.

Luar biasa memang efek kata-kata bersayap Mahfud MD.
Jika effek Putusan Pra-peradilan Budi Gunawan (No.04/Pid.Prap/2015/PN-Jkt.Sel), Hadi Purnomo (No.36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel) serta Bachtiar Abdul Fatah (No.38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel) ditambah Hasil Pengujian beberapa pasal UU Hukum Acara Pidana di Mahkamah Konstitusi lebih banyak mempengaruhi akademisi, praktisi dan ahli hukum lainnya, tapi tidak demikian dengan kata-kata bersayap Mahfud MD. Kini masyarakat, pencari keadilan serta para praktisi dan ahli hukum pun merasa perlu dilakukan berbagai langkah hukum selain peninjauan terhadap KPK.
Audit Kinerja dan Investigasi mungkin salah satu diantaranya.

Agaknya, sekalipun masalah Pileg dan Pilpres ke depan menjadi masalah utama – namun masalah hukum dan keadilan juga merupakan masalah penting yang tak boleh diabaikan, melainkan harus terus diperhatikan dan didorong – terutama di tahun politik ini – agar hukum memberikan keadilan bukan ketakutan kepada bangsa ini.(***).

Semoga !!

 

Maiyasyak Johan, Advokat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI (2004-2009), Anggota Komisi XI dan Anggota Komisi I DPR RI (2009-2014).

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini