telusur.co.id – PAN dan PKS dikabarkan akan menempuh jalur hukum terkait pernyataan Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief melalui Twitter miliknya @AndiArief_, soal mahar Rp 500 miliar pada dua partai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Terkait itu, Andi mengaku siap untuk menjelaskannya ke publik.

Saya terpaksa mentuit soal mahar ini karena PAN dan PKS memberi ancaman untuk membawa ke ranah hukum. saya siap dan kesempatan ini menjelaskan pada publik,” tulis Andi Arief, Sabtu (11/8/18).

Soal Mahar ke PKS dan PAN maaing2 500 M ini penjelasan Saya: Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan dan sekrt Majelis tinggi partai Amir Syamaudin mendapat penjelasan itu langsung dari tim kecil Gerindra Fadli zon, Dasco, Prasetyo dan Fuad Bawazier 8 Agustus 2018 pk 16.00.,” tulis Andi pada cuit berikutnya.

BACA JUGA :  Bertemu Sandiaga, Rhoma Irama Pamer Salam Oke Oce

Akibat adanya mahar itulah yang membuat dirinya menulis ‘Jenderal Kardus’ yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto.

Soal Mahar 500 M masing2 pada PAN dan PKS itu yang membuat malam itu saya mentuit jendral kardus. Besar harapan saya dan partai Demokrat Prabowo memilih Cawapres lain agar niat baik tidak rusak.”

Tanggal 9 Agustus pagi, pertemuan SBY-Prabowo membahas soal bagaimana kembalikan politik yang baik dan terhormat tanpa mahar. SBY usulkan Prabowo cari cawapres lain yang bukan Sandi, bukan AHY, bukan Zul Hasan, bukan Salim Al jufri seperti permintaan Zul Has agar tokoh netral,” tulis Andi.

BACA JUGA :  Dua Organisasi Islam Bakal Dilibatkan Dalam Tim Jokowi-Ma'ruf

Namun, kata AA, Prabowo tetap tak hiraukan usul SBY soal tokoh netral. Herannya, Zul Has dan Salim Al Jufri juga berubah pendiriannya.

Dari harus figur dari PAN atau PKS atau tokoh netral tiba2 sepakat memilih setuju Sandi yang juga dari gerindra, ada apa?” tulis AA

Semua sudah terjadi, tapi proses ini pubik harus menegerti.” [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini