Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

telusur.co.id – Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut dan membongkar kasus PLTU Riau-1 dipertanyakan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono.

Sebab, kata dia, biasanya ada empat unsur yang menjadi pemeran dalam setiap aksi ‘perampokan’ uang negara melalui APBN dan BUMN.

Dimana yang pertama, ada peran dari unsur partai politik, dimana KPK telah menetapkan politikus Golkar Idrus Marham sebagai tersangka.

Kemudian, ada peran dari politik Senayan. Dalam kasus ini KPK telah menangkap dan menetapkan bekas Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih sebagai tersangka.

Ketiga, dari unsur swasta, yakni pengusaha. Dimana pada kasus ini pula KPK telah menetapkan dan menahan pengusaha bernama Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

“Nah kok unsur BUMN dan pejabat pemerintahannya nggak ada yang jadi tersangka dalam kasus suap Proyek PLTU Riau-1,” kata Arief kepada telusur.co.id, Rabu (29/8/18).

BACA JUGA :  Teror Di KPK Bukan Hanya Dialami Novel Baswedan

Menurut Arief, untuk memutuskan pemenang tender proyek PLTU Riau- 1, juga diduga tidak lepas dari deal-deal fee yang harus dibagikan pada oknum pejabat di PLN dan Dirut PLN yang terkait dengan proyek PLTU Riau-1.

“Munculnya nama Sofyan Basyir bukan sembarangan hingga pengeledahan rumah dan ruang kantor Sofyan Basyir oleh KPK. Dugaan kuat sudah mengarah sebagaimana pengakuan Eni Saragih dan Johannes Kotjo yang sudah lebih awal jadi tersangka KPK,” katanya.

Artinya, kata Arief, KPK harus bersikap adil dan jujur menganani perkara ini karena publik memantau dan hendaknya penyidik KPK terus mendalami rangkaian kasus ini bukan cuma keterlibatan Sofyan Basir tetapi juga dugaan direksi PLN lainnya ikut terlibat.

BACA JUGA :  Videonya Beredar, Bupati Tulungagung Belum Serahkan Diri Ke KPK

“KPK jangan ragu dong! Segera buat tersangka Sofyan Basir untuk memenuhi empat unsur aktor dalam setiap perampokan uang negara.”

Jika Sofyan tidak dijadikan tersangka, dirinya menduga ada intervensi kepada KPK dari penguasa. Sebab, kata dia, jika Bos PLN itu jadi tersangka, maka KPK akan dianggap menghambat program pembangunan infrastruktur Joko Widodo.

Kepada Presiden Joko Widodo, Arief mengingatkan bahwa kasus OTT proyek Pembangkit Riau 1 menjadi bukti kalau anggaran yang digunakan dalam program-program infrastruktur yang di bangun oleh Joko Widodo itu sangat mahal dan tidak efisiensi, karena banyak yang bocor.

“Jangan pakai duit hasil korupsi untuk Pilpres, nanti nggak berkah loh,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini