Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek/telusur

telusur.co.id- Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moeloek, mengatakan, akibat aturan baru dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir dan rehabilitasi medik, membuat resah para dokter. Karenanya, Kemenkes, tengah menengahi kebijakan baru BPJS tersebut.

“Memang BPJS mengeluarkan peraturan yang meresahkan para dokter atau profesi,”¬†ujar Nila di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (1/8/18).

“Kami di kementerian kesehatan mencoba menengahi,” sambung dia.

Menurut Nila, saat ini memang kondisi BPJS dalam keadaan defisit. Dengan kebijakan baru itu, diharapkan bisa membuat BPJS lebih efisien dalam pembiayaannya.

BACA JUGA :  BPJS KRITIS , PELAYANAN KESEHATAN MASYATAKAT TERANCAM !!...

“Defisit BPJS kami mengerti tindakan-tindakan yang lebih efisien. Dan itulah kita yang tengahi,” tukas dia.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) baru. Peraturan yang diterbitkan tersebut terkait Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief mengatakan, peraturan tersebut dikeluarkan untuk efisiensi biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

“Efisiensi yang diharapkan atas penataan penjaminan ketiga tindakan ini hampir sekitar Rp 360 miliar apabila dilaksanakan sejak Juli ini,” ujar Budi.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini