telusur.co.id – Anggota komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz menegaskan bahwa komisinya bakal menggelar rapat dengan Menteri Kesehataan (Menkes) untuk membahas Fatwa MUI terkait vaksin MR.

“Komisi IX pada kesempatan pertama nanti kita agendakan paling tidak awal September. Nanti Kemenkes kita panggil,” ucp dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8/18).

Dijelaskan Irgan, dalam rapat nantinya komisi IX memastikan langkah-langkah agar persoalan Fatwa larangan vaksin MR oleh MUI dapat segera terselesaikan.

“Kita kondisinya sekarang tak ada ketersediaan vaksin yang halal, yang ada ya vaksin yang kita dapatkan dari serum pabrik India, jika tak ada vaksin yang halal, itu bisa dinyatakan dibolehkan atau mubah, ini darurat syariah. Jadi posisinya seperti itu,” imbuh dia.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Senin (20/8/18) mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin Measles Rubella (MR). dalam fatwa itu MUI menyatakan produk dari Serum Institute of India untuk imunisasi tersebut haram. Namun, MUI menyatakan masyarakat masih bisa memakai karena alasan keterpaksaan.

BACA JUGA :  HUT ke-73, Ketua DPR Ingatkan TNI Tetap Jaga Ideologi Pancasila

Berikut salinan lengkap bunyi Fatwa MUI terkait Vaksin MR.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Pengunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari Serum Institute of Indonesia untuk Imunisasi.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :

a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah).

b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.

c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca: Tujuh Penyakit yang Dapat Dicegah Melalui Vaksin

3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.

4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Simak: Kementerian Kesehatan Kesulitan Melakukan Vaksin MR di Luar Jawa

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa (vaksin MR) ini.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini