Foto: net

telusur.co.id- PT Bangun Laksana Persada memenangkan perkara yang diajukan kreditur Krisna Murti dan Taviapiani Agustina.

Hal tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta, menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan pihak kreditur.

“Menolak permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya membebankan biaya perkara sebesar Rp316 ribu,” kata Hakim Ketua Desbeneri Sinaga saat membaca amar putusannya di Pengadilan Niaga Jakarta, Senin (6/8/18).

Desbenari mengatakan, dalam pertimbangannya, pemohon selaku kreditur tidak bisa membuktikan dalil yang menyatakan lahan yang kini menjadi kawasan pergudangan dan industri berdiri di atas lahan pertanian.

Selain itu, pemohon juga tak bisa membuktikan terjadinya hutang piutang dengan PT Bangun Laksana Persada selaku debitur.

Usai sidang, kuasa hukum PT Bangun Laksana Persada, Alfin Suherman, mengaku puas atas putusan menolak permohonan pemohon.

Menurut dia, perkara yang dipersoalkan bukanlah objek perkara PKPU melainkan objek perkara perdata.

Alfin menuturkan, selama persidangan berlangsung, pemohon tak bisa membuktikan alasan bahwa lahan yang kini dibangun kawasan pergudangan dan industri diperuntukan untuk pertanian.

“Mereka tak bisa membuktikan kalau lahan itu diperuntukan untuk pertanian,” papar Alfin.

Diketahui, perkara ini bermula dari transaksi jual beli lahan kavling senilai Rp 2,5 miliar yang terletak di Blok FB-02 seluas 930 M2 yang terletak di Kelurahan Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.

Pihak pemohon (kreditur) mempersoalkan jika pihak termohon membangun kawasan tersebut melanggar izin peruntukan.

Padahal, dalam akta jual beli yang ditandatangani Notaris/PPAT Silvia Abbas Sudrajat. SH. SpN. No. 7 tanggal 12 Maret 2018 antara pihak PT Bangun Laksana Persada dan termohon sertifikat atas lahan tersebut masih dalam pengurusan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kemudian, kuasa hukum pemohon, Anwar, enggan menanggapi putusan pengadilan yang menolak permohonannya tersebut.

Perkara juga ini pernah ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada 5 Juni 2018 lalu. Kala itu, majelis hakim beralasan bahwa pihak pemohon yang mendalilkan penyerahan sertifikat atas lahan, bukan perkara PKPU. Karena, tidak terjadi hutang piutang yang telah jatuh tempo seperti yang diamanatkan oleh UU Kepailitan dan PKPU.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini