Dr.H. Joni/telusur.co.id

Oleh: H. Joni.

AGAK jauh dari hiruk pikuk dan pemahaman awam, tetapi sangat penting dicermati. Yaitu mengenai jabatan Wakil Presiden (Wapres). Hal ini penting, secara ketatanegaraan untuk mempertegas klausula tentang masa jabatan Wapres. Secara politis untuk memberi pelajran politik kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Secara demokrasi, untuk memastikan bahwa ketentuan dalam peraturan perundangan Indonesia masih berada pada koridor demokratis.

Substansi

Bermula akhir Juni lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan untuk menafsirkan Wakil Presiden Yusuf Kalla atau YK bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2019. Adapun yang diuji adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i, dimana menguji frasa Presiden atau Wakil Presiden serta frasa selama 2 kali masa jabatan, dalam jabatan yang sama.

Putusan MK pada waktu itu masih terbatas pada kewenangn bertindak dari para pemohon. MK menilai bahwa tidak ada legal standing atau kewenangan yang secara langsung terkait dengan pengujian Pasal. Sementara itu substansiunya sendiri masih belum diuji.

Pada tahap berikut, pengujian kembali diajukan oleh subyek hukum baru yaitu dari Perindo, dengan pihak terkaitnya Yusuf Kalla (YK). Di dalam perkembangannya, berbagai pihak masuk yang intinya berseberangan dengan Perindo dengan substansi pembatasan masa jabatan Wapres dimaksud.

Pihak dimaksud adalah beberapa organsiasi dan perorangan yang mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu yang minta diujikan. Organsiasi dan perorangan tersebut ialah Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember (Puskapsi HF Unej), Pusat Studi Kontitusi Universitas Andalas (Pusako Unand), Pusat Kajian Hukum dan Demorkrasi Universitas Sebelas Maret (Puskahad UNS).

Ada lagi Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana Jimmy Zeravianus Usfunan dan Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Oce Madril. Pengajuan itu dilakukan melalui kuasa hukum Integrity (Indrayana Centre for Government Constitution and Society).

BACA JUGA :  DPR Berjamaah  Menumbat  Demokrasi?

Pengujian yang dimajukan ini secara yuridis terkait dengan penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, agar tidak lagi membatasi masa jabatan wakil presiden. Sudah tegas dan jelas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Ada perubahan frasa tersebut merupakan kemenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan MK.

Substansi yang dimajukan pihak terkait, yang belakangan masuk adalah agar MK menyatakan tidak memiliki kewenangan dimaksud. Namun demikian kalaupun menganngap Lembaga dimaksud memiliki kewenangan menguji permohonan, menyatakan menolak permohonan pemohon Perindo ataupun pihak terkait Jusuf Kalla untuk seluruhnya. Sebab, pasal 169 huruf n dan penjelasannya, maupun pasal 227 huruf i UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945, kata dia.

Bahwa hasil amandemen UUDN RI 1945 pada Pasal 7 kemudian diubah dan akhirnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Hanya menambahkan frasa “dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” dari bunyi Pasal 7 sebelum diamandemen.

Beberapa Tafsir

Ada yang menyatakan bahwa masalah pembatasan masa jabatan wakil presiden tersebut ingin diubah padahal sebaiknya tidak. Maka yang berwenang untuk melakukannya bukanlah Mahkamah Konstitusi, tetapi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana kewenangan itu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945. Namun masalahnya justru problematis ketika hal itu diatur dalam UU yang berbeda frasanya dengan UUD 1945. Ujntuk ini jelas bahwa menjadi kewenangan MK untuk menguji.

Berdasarkan tafsir gramatikal bahwa norma pembatasan masa jabatan wakil presiden dalam pasal 7 UUD 1945 sudah sangat jelas dan tegas. Secara gramatikal, tata bahasa, susunan kata dan kalimat, norma yang ada dalam Pasal 7 itu sudah jelas mengatur pembatasan masa jabatan bukan hanya presiden, tetapi juga wakil presiden.

Dari interpretasi yuridis (sejarah), bahwa perumusan pasal tersebut, dalam TAP MPR XIII/1998 dan perubahan pertama Pasal 7 UUD 1945, mempunyai pengertian baik presiden maupun wakil presiden tidak dapat menjabat lebih dari dua kali masa jabatan alias paling lama sepuluh tahun. Dengan catatan tidak perduli dua kali masa jabatan tersebut berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

BACA JUGA :  Cerdas Menyikapi Perang Siber Usai Pemungutan Suara

Dari sisi kalimat original intent (niat asli atau dikenal pula dengan metode originalism telah diperkenalkan sejak 1938 oleh Howard Jay Graham di jurnal hukum Yale University, USA, dengan judul “The Conspiracy Theory”. Hal ini terus berkembang hingga saat ini sebagai metode penafsiran terhadap UU dan konstitusi selain metode gramatikal, sosiologis, prudensial, doktrinal dan sebagainya.

Berdasarkan penafsiran dengan metode original Intent ini, bahwa Pasal 7 UUDN RI 1945 jika didekati dengan metode original intent (maksud pembentuk UUD) maka harus dibaca risalah rapat pembentuk Undang-Undang Dasar pada masa itu baik berupa notulensi, pendapat awal/akhir fraksi, pendapat ahli dan akademisi, respons masyarakat, dan sebagainya.

Permohonan DPP Perindo ke MK terkait Pasal 169 huruf n dan penjelesannya memang sangat terkait dengan Pasal 7 UUDN RI 1945. Pasal 7 UUDN RI 1945 itulah yang diadopsi kedalam dua pasal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

Agak disayangkan, bahwa adopsi itu diubah dari sumber aslinya sehingga mengalami perubahan makna dan konteks. Dari frasa “Presiden dan Wakil Presiden” menjadi “Presiden atau Wakil Presiden” yang berarti ada pemisahan antara Presiden dan Wakil Presiden, sementara mengatur syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kita menunggu bagaimana perkembangan dari pengujian dimaksud. Satu dan lain hal bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum lain. Artinya sudah langsung berkekuatan hukum dan langsung dilaksanakan. Sebuah putusan yang tentunya mencerminkan pola ketatanegaraan yang sesuai dengan kondisi saat ini dan mendatang. Putusan yang harus dihormati dan diterima oleh semua pihak.[]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini