telusur.co.id- Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP), Haris Rusli mendesak pemerintahan untuk segera menyegel hotel Ayana Labuan Bajo lantaran diduga belum mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurut Haris, pembangunan hotel itu menyimpan banyak masalah. Pengembang hanya mengantongi izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Manggarai Barat.

“Hotel Ayana Labuan Bajo harus disegel. sebab dalam proses pembangunanya masalah perizinannya banyak yang tidak beres dan terkesan dipaksakan,” kata Haris dalam keterangan persnya uang, Rabu (29/8/18). Hotel Ayana nantinya akan disewa oleh panitia penyelenggara untuk menampung tamu dari pertemuan IMF yang ingin berlibur ke Pulau Komodo

Haris melanjutkan, akibat tanpa dibekali AMDAL, pembangunan hotel bertaraf internasional itu berdampak pada lingkungan sekitar.

BACA JUGA :  Andi Arief Kritik Pertemuan IMF Dan Bank Dunia Yang Hambur-Hamburkan Uang

“Jalan-jalan di lokasi Labuan Bajo pada rusak akibat retak. Ini contoh jika dibangun tanpa kajian AMDAL,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Manggarai Barat, Yance Usman menjelaskan, Hotel Ayana pada mulanya hanya mengajukan pengeluaran izin UKL-UPL. Dalam surat pengajuannya, pihak Hotel Ayana mengaku hanya ingin membangun gedung seluas 9.800-san meter persegi.

Karena, bangunan di atas tanah seluas minimal 10 ribu meter persegi, harus mengantongi izin AMDAL.

“Ternyata pada waktu IMB (Izin Mendirikan Bangunan), IMB itu keluar lebih dari 10 ribu meter persegi,” beber Yance.

Yance mengaku, pihaknya merasa dibohongi oleh pengembang hotel. Karenanya, mereka langsung mengeluarkan surat teguran serta mendesak pihak pengembang untuk segera mengurus AMDAL.

“Kita sudah mengeluarkan teguran setelah lihat perhitungan itu bahwa hotel ini tidak bisa UKL UPL dia. Harus dia pakai AMDAL,” jelas Yance.

BACA JUGA :  Bos IMF Tiba di Bali

Sedangkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyayangkan, jika hotel tersebut tak mengantongi AMDAL.

“Waduh kalau enga pakai Amdal bangunan Hotel yang luasnya lebih dari satu hektar. Dan hanya pakai UKL-UPL bahaya Juga nanti, “ujarnya.

Arief menyarankan, Dinas pengawasan Bangunan NTT harus segera mengambil tindakan pada Hotel Ayana Labuan Bajo. Sebagai contoh, dengan meyegel hotel Ayana tersebut dan dilarang dioperasikan sebelum memiliki AMDAL

” Kalau Kajian AMDAL tidak Ada maka Akan sangat riskan nantinya dampak negative terhadap hotel Ayana Labuan Bajo terhadap konsumen Dan masyarakat serta Lingkungan dimana Hotel Tersebut didirikan” ungkapnya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini