Hanfi Fajri/Istimewa

telusur.co.id – Pembubaran kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden, dengan cara mengancam, bahkan disertai kekerasan, merupakan tindak pidana yang menghalangi hak kontitusi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Demikian disampaikan Advokat muda Hanfi Fajri, saat dihubungi wartawan, Selasa malam (28/8/18).

Selain itu, menyampaikan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia, yang dijamin UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Kepolisian juga tidak berhak membubarkan Kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden karena untuk menjalankan hak konstitusi tidak perlu izin Polisi tetapi cukup pemberitahuan saja,” kata Hanfi.

BACA JUGA :  Disambangi Kaum Disabilitas, Prabowo: Kami Merasa Terhormat Bisa Berjuang Bersama Kalian

Pemberitahuan yang disampaikan kepada Kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat dimuka umum tanpa gangguan, ancaman, persekusi oleh pihak lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 UU. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Maka untuk melaksanakan Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kata dia, seharusnya Polda Jawa Timur demi hukum menangkap oknum Banser Ansor yang membubarkan kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden karena telah membuat keributan dalam kegiatan menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Selain itu, dirinya menegaskan jika deklarasi #2019gantipresiden bukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau sebagaimana yang dituduhkan kelompok pro pemerintah, sebagai upaya makar.

BACA JUGA :  Demokrat Merasa Tak Dapat Manfaat Deklarasikan Capres

Sebab, makar merupakan upaya perbuatan penggulingan pemerintahan dengan cara yang tidak sah (ilegal) seperti pemberontakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh G30SPKI, pemberontakan gerakan separatis seperti OPM di Papua, sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 KUHP.

“Maka acara deklarasi #2019GantiPresiden sah secara Konstitusi dan Hukum. Sehingga unsur-unsur makar yang dimaksud tidak terpenuhi,” kata Hanfi.

Pandangannya, gerakan #2019GantiPresiden merupakan representasi aspirasi rakyat yang diaktualisasikan dalam penyampaian pendapat di muka umum, dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politiknya pada Pemilu Presiden 2019. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini