telusur.co.id – Setelah memaparkan desertasi berjudul Haluan Negara Sebagai Dasar Pertanggung Jawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintah Berdasar Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional, dihadapan tujuh Promotor (penguji) Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Maruf Cahyono mendapatkan gelar doktor.

Menurut Maruf desertasi yang dibuatnya lantaran pentingnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai patokan dalam menjalanroda pemerintahan.

“Haluan negara perlu ada, karena merupakan dokumen kebijakan negara yang berisi Roh dan strategi perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaannya,” ucap Maruf dalam sidang terbuka di Universitas Jaya Baya, Jakarta, Selasa (7/8/18).

BACA JUGA :  Ahmad Basarah Serukan Pemuda dan Mahasiswa Lawan Korupsi

Dihapusnya GBHN dikatakan Maruf, menyebabkan hilangnya arah atau tujuan utama dari bernegara.

“Hilangnya haluan negara mengakibatkan arah penyelenggaraan negara menjadi parsial tidak holistik dan tidak berkelanjutan,” kata dia.

Oleh karena itu, dirinya memandang Pemerintah, MPR, dan DPR membuat kembali haluan negara model GBHN yang diatur dalam UUD 1945

“Perlu memberikan kewenangan kepada MPR sebagai lembaga negara yang menyusun dan menetapkan haluan negara serta memberi mandat dan meminta pertanggung jawaban kepada presiden sebagai pelaksanaan haluan negara,” imbuh dia.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini