Calon Wakil Presiden,KH Ma'ruf Amin/Net

telusur.co.id – Setelah dipilih Joko Widodo sebagai Cawapres, banyak pihak yang mendesak Ma’ruf Amin untuk mundur sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Permintaan Ma’ruf untuk mundur bukan tanpa alasan. Sebab, MUI merupakan lembaga keagamaan bukan perorangan, yang harus tetap dijaga independensinya.

Mengenai hal itu, Ma’ruf mengaku akan ada mekanisme organisasi mengenai jabatan ketua umum yang masih disandangnya.

“Nanti ada mekanisme. Tidak dimundurkan atau minta mundur. Nanti akan ada mekanisme penyesuaian,” kata Ma’ruf, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Minggu (12/8/18).

BACA JUGA :  Klaim Menang 55 Persen Pilkada, Demokrat Optimis Poros Ketiga Terbentuk

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, pengunduran diri Ma’ruf adalah sebuah keharusan karena MUI sudah sepantasnya tidak berpihak kepada kepentingan politik manapun.

Merujuk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MUI, lembaga ini jelas disebutkan sebagai organisasi independen.

Karenanya, MUI tidak bisa berpihak pada kepentingan politik manapun. Selanjutnya, pada Pasal 6 aturan MUI itu, lembaga tersebut merupakan penghubung umat dengan umara, dan penerjemah timbali balik kepentingan ulama dan umara.

Dengan status Ma’ruf saat ini, menurut Sodik, sikap independen MUI akan diragukan. Terlebih pertarungan pemiluhan presiden yang diiukuti Ma’ruf bakal menyingkirkan kelompok lain. Karena itu, sulit diharapkan Ma’ruf akan bersikap independen jika tetap memimpin MUI.

BACA JUGA :  PKS Bakal Bahas Nama Capres Selain Jokowi

“Apalagi masih banyak masalah kehidupan yang membutuhkan fatwa MUI,” kata Sodik dalam keterangannya, Minggu.

Hal serupa juga diserukan Persaudaraan Alumni 212. Mereka meminta MUI sebagai lembaga tetap menjaga prinsip independensi. Sebab dikhawatirkan akan mengeluarkan fakta untuk kepentingan politik praktis. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini