Rocky Gerung

telusur.co.id – Dalam empat tahun belakangan ini, di Indonesia sudah beberapa kali terjadi pelarangan terkait hak menyatakan pendapat dan kekebasan berbicara.

Bahkan, pada Agustu 2018 ini, pelarangan itu kembali terjadi di Provinsi Bangka Belitung.

Adapun kegiatan diskusi yang dilarang kepolisian daerah setempat itu, akan menghadirkan cendekiawan Rocky Gerung, aktivis Ratna Sarumpaet, dan Marwan Batubara.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, sejumlah ormas menggelar unjuk rasa di depan pintu masuk Bandara Depati Amir Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Mereka menolak diskusi Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI), dimana ketiga nama tersebut adalah panelis dalam kegiatan itu.

Sementara itu, menurut keterangan Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Munim, kegiatan diskusi tersebut mendapat penolakan dari sekelompok organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan.

BACA JUGA :  Di Sidang Perdana, Ratna Sarumpaet Acungkan Salam Dua Jari

“Kalau giat tersebut akan berlangsung di Babel dikhawatirkan akan mengganggu situasi Kamtibmas di Babel yang sudah kondusif,” kata Abdul Munim.

Disampaikan AKBP Abdul Munim, pada hari Jumat siang, ada unjuk ras yang menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet di depan Markas Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dinilai bermuatan politis.

“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara itu, diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema 2019 ganti presiden,” kata Rikky.

BACA JUGA :  Kata Din Syamsuddin, Jika Amien Rais Ditahan Akan Memicu Kegaduhan Politik

Kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat di sana.

“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” kata Rikky.

Pada April 2018 lalu, diskusi tentang pahlawan nasional di Padang, Sumatera Barat, juga dilarang.

Begitu pula pada September 2017, diskusi di kantor Yayasan Lembaga Hukum (LBH) Jakarta mengalami nasib yang sama. Bahkan, kantor LBH Jakarta sempat dikepung dan diserang sejumlah orang. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini