Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)/foto: net

telusur.co.id- Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, menvonis Presiden Joko Widodo dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah

Menanggapi hal tersebut, Jokowi memastikan, akan menghormati putusan PT Palangkaraya.

“Kita harus hormati sebuah keputusan hukum, yang ada di pengadilan. Tetapi, juga masih ada upaya hukum lebih tinggi yaitu kasasi, ini negara hukum,” kata Jokowi di gedung Muhamadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (23/8/18).

Dia menilai, saat ini kenyataannya angka kebakaran hutan itu di Indonesia menurun. Bahkan, penurunannya hampir 100 persen.

“Yang jelas sekarang sudah turun 85 persen dibanding saat lalu,” ungkapnya.

Usaha yang dilakukan pemerintah dengan dikeluarkannya Perpres tentang Karhutla, menurut Jokowi, adalah bagian dari upaya penanganan masalah kebakaran hutan. Apalagi, saat ini juga sudah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). “Kita berupaya sangat serius dalam mengatasi karhutla,”¬†paparnya.

Berikut daftar 12 hukuman yang dijatuhkan ke Jokowi dan kawan-kawan dikutip dari website Mahkamah Agung (MA):

BACA JUGA :  Jokowi Beli Motor Rp 140 Juta, Ini Penjelasan Pihak Istana

1. Membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup.

2. Membuat Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Membuat Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

4. Membuat Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;

5. Membuat Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup.

6. Membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;

8. Membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan.

9. Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap

BACA JUGA :  Soal Cawapres, Jokowi: Yang Sabar Nunggu

10. Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antispasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;

12. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar.

Fungsi Tim Gabungan di atas yaitu:

1. Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran.

3. Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini