PT.Freeport di Papua/Net

telusur.co.id – DPD RI kecewa PT. Freeport Indonesia masih belum sepakati besaran pembayaran pajak air permukaan dengan Majelis Rakyat Papua. Hal tersebut terungkap dalam rapat mediasi kedua kalinya. Di Ruang Rapat GBHB Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin, 6 Agustus 2018.

Rapat DPD RI, Majelis Rakyat Papua dan PT. Freeport Indonesia menindaklanjuti Perihal Kesepakatan Pembayaran Pajak Air Permukaan pada Rabu, 1 Agustus 2018 lalu senilai 1,8 Triliun Rupiah tidak menemui kata sepakat.

Direktur PT. Freeport Indonesia Clementino Lamury menyempaikan bahwa manajemen dan Direksi PT. Freeport Indonesia tetap berpegang pada putusan MA yaitu membayar denda pajak senilai 800 miliar terhitung dari tahun 2011-2015, dan 160 miliar per setiap tahun berikutnya.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan kekecewaanya mendengar penjelasan dari PT. Freeport Indonesia. Sebelumnya sudah disepakati dari pewakilan MRP dan PT. Freeport Indonesia bahwa besaran denda pajak senilai 1.8 triliun rupiah pada 1 Agustus lalu dibayarkan tunai dan itu sudah kesepakatan final.

BACA JUGA :  Ruang Pimpinan DPR yang Terbakar

“Saya kecewa dengan keputusan dari Freeport, keputusan rakyat Papua dan kami DPD RI final dan tidak bergeser dari angka 1,8 triliun sesuai kesepakatan sebelumnya. Masih ada ruang waktu tapi harusnya final disini. Jangan kita berada di persimpangan lagi sehingga kesepakatan tidak tercapa.Kkita masih berada diposisi dan kesepakatan sebelumnya dan itu tidak seharusnya berubah,” tegas Nono Sampono.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menegaskan 51 Anggota MRP ini tetap berpegang kepada keputusan pengadilan pajak senilai 1.8 triliun dan sudah tidak bisa ditawar lagi.

“Kami bertahan pada nilai 1,8 triliun sesuai pengadilan pajak, bukan putusan lain-lain, jangan berpegang pada putusan MA, pengadilan pajak lah yang lebih tahu permasalan dan hitungan tersebut, kami tidak bisa menerima uang damai dan lainnya. Sikap kami jelas dan tidak ada sikap mundur,” ungkap Timotius.

BACA JUGA :  KPU Coret OSO dari Daftar Caleg DPD

Senada dengan hal itu, Anggota DPD RI asal Papua Edison Lambe menyatakan bahwa PT Freeport jangan bermain-main dan harus menghormati keputusan pengadilan pajak

“PT.Freeport jangan main-main, harus menghormati putusan pengadilan pajak yang jelas fokus di bidang itu serta mengerti kajian-kajian yang ada sehingga diputuskanlah sejumlah itu. Saya mengkritisi putusan MA yang menyetujui PK mereka dan tidak mengambil keputusan yang berkeadilan dan berkeTuhanan,” tukasnya.

Direktur PT. Freeport Indonesia Clementino Lamury pada kesempatan tersebut berjanji akan membawa hasil dari mediasi yang kedua ini kepada jajaran menejemen dan direksi PT. Freeport Indonesia agar segera dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan.

“Saya akan bawa seluruh hasil rapat ini kepada jajaran manajemen dan untuk saat ini belum bisa diambil keputusan, dan masih berpegang pada nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung,” tuturnya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini