Kementerian BUMN/Net

telusur.co.id – Target Presiden Jokowi memperjuangkan Nawacita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat pangan, juga berkembangnya ekonomi kerakyatan tampaknya semakin sulit terealisasi. Penyebabnya, karena kinerja para menteri yang dituding tidak sesuai dengan arah perjuangan Nawacita.

Pengamat ekonomi hingga anggota dewan menganggap Menteri  Pertanian Amran Soelaiman dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno lambat dalam menjalankan program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hal itu terlihat dari sektor pertanian yang semakin turun dan menjauhi cita-cita swasembada pangan berbagai komoditas yang digaungkan oleh Menteri Amran. Di sisi lain, holdingisasi dan ekspansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah digencarkan Kementerian BUMN, bisa berdampak negatif terhadap para pelaku industri secara umum, khususnya swasta dan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Anggota Komisi VII DPR, Bambang Riyanto menilai sikap pemerintah yang diduga “menggadaikan” Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, Garuda, PLN, PGN dan BUMN lainnya sangat bertentangan dengan Nawacita.

Sikap Menteri Rini Soemarno, kata dia, terkesan merugikan pemerintah dan negara. Khusus untuk Pertamina, Bambang merasa curiga kenapa “digadaikan”, padahal, selama ini mendapatkan keuntungan.  Belum selesai kasus Pertamina, muncul masalah Garuda yang juga menjadi polemik. Bambang yakin betul jika Garuda selama ini mengalami keuntungan jika tidak direcoki pengelolaannya. “Garuda lucu-lucunya mau dijual juga.”

Dulu, masih kata dia, pemerintah janji akan buy back Indosat ke pangkuan rakyat Indonesia. Melihat saat ini, bukan malah buy back, justru menjual semua BUMN.

Supaya negara tidak bangkrut, Bambang mengusulkan kepada pemerintah untuk fokus membenahi benang kusut pengelolaan BUMN. “Harus betul-betul ada pembenahan yang serius dari pemerintah,” anjur dia.

Sementara itu menurut ekonom industri dari Universitas Indonesia, Andi Fahmi mengkritisi, holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah digencarkan Kementerian BUMN bisa berdampak negatif terhadap para pelaku industri secara umum, khususnya swasta. Diakui, dengan holdingisasi, BUMN akan menjadi besar dengan permodalan yang semakin kuat. Di sisi lain, kontrol pemerintah terkait penetrasi holding BUMN ini di pasar industi tampak buyar dan lemah sehingga bisa terjadi monopoli yang dilakukan holding tersebut.

“Yang kita takutkan pemerintah dengan holding BUMN ini kontrolnya berkurang karena holding BUMN seolah menjadi entitas bisnis murni,” ucapnya.

Dengan status tersebut, arah holding BUMN dianggap mengharuskan BUMN mencari untung besar-besaran.  Di sisi lain, ia pun menyayangkan Kementerian BUMN yang belum mengatur aturan teknis mengenai holding BUMN.

Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus melihat, salah satu ketidakoptimalan sektor pertanian dalam meraih kedaulatan dan kemandirian ini dapat terlihat dari perdagangan internasional Indonesia yang ‘berdarah-darah’. Di mana tampak ada dominasi struktur impor barang konsumsi yang tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

“Dominasi struktur impor barang konsumsi semakin besar. Sekarang 9%. Ini indikasi bahwa pertumbuhan industri lain mengambil keuntungan dari market negara kita,” ucapnya kepasda wartawan, Kamis (2/8).

Ia melihat, sejauh ini banyak ketidaksolidan antarkementerian. Khususnya terkait data yang tidak seragam dengan kebutuhan yang ada. Salah satunya, ia menilai, Kementerian Pertanian kerap mengeluarkan data yang berbeda dengan Badan Pusat Statistik. Yang pada akhirnya, data yang berbeda ini membuat tataniaga berbagai bermasalah karena dimanfaatkan oleh segelintir pihak.

“Kementerian Pertanian selalu mengklaim produksinya cukup dan cukup untuk beberapa komoditas. Sementara di pasar harganya mahal. Ini kan sangat anomali,” imbuh akademisi IPB ini lagi.

Yang juga perlu diperhatikan adalah terkait sektor industri. Pasalnya, sektor ini sangat berperan terhadap produk domestik bruto (PDB). Sayangnya,  pertumbuhannya sekarang sangat melambat.  Kementerian BUMN dinilainya, kurang mendukung tercapainya hal ini.

Sementara, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi juga mengomentari kebijakan pangan ini. Dia menyebut, tugas-tugas yang diberikan kepada kementerian dalam hal pangan seolah menunjukkan Presiden tidak memahami persoalan pangan. Kesan ini timbul lantaran tidak adanya data mengenai pertanian.

Dia melanjutkan, jika hanya mengandalkan proyeksi sendiri tanpa menggunakan data pembanding, bisa seolah-olah terlihat bahwa stok pangan mencukupi. Akhirnya dibuat kebijakan-kebijakan hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja. “Karena pertanian tidak punya data. Jangankan data beras, data sawah aja mana yang sudah habis. Sawah kita berapa hektare sih. Mana yang sudah jadi rumah, pasti nggak tahu,” ucap Uchok. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini