Net

telusur.co.id – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampauw mengkritik, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang cenderung terfokus pada caleg yang berstatus sebagai narapidana korupsi saja.

“Kita nggak terima laporan apa-apa terhadap pelaku kekerasan anak dan napi narkoba,” kata dia dalam diskusi┬ábertajuk ‘Carut Marut Pendaftaran Caleg’ yang diadakan Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) bersama Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (3/8/18).

Ada atau tidaknya napi narkoba dan kejahatan seksual, katanya, KPU tetap harus dibuka datanya kepada publik.

Terlebih, ketentuan ini merupakan buah dari aturan yang dibuat sendiri oleh KPU melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Calon.

BACA JUGA :  Malaysia Akan Adakan Pemilu 9 Mei Mendatang

Sikap KPU yang cenderung tertutup ini pun sangat kontradiktif. Terlebih jika KPU meminta masyarakat untuk melakukan pelaporan terkait hal ini.

“Berapa orang mantan pelaku kekerasan pada anak dan bandar narkoba dalam bacaleg partai yang dikeluarkan kpu? Ini yang belum ada datanya,” katanya.

Ia khawatir, transparansi KPU akan menjadi beban masyarakat sebagai pemilih nantinya jika hal ini dibiarkan begitu saja.

“Sebelum dia masuk dalam DCS, kan mestinya begitu aturannya. karena penegak aturan (yang dibuat) KPU itu ya harusnya KPU itu sendiri,” kata Jeirry.

BACA JUGA :  Soal Jutaan DPT Ganda, HMI: Pileg dan Pilpres Terancam Gaduh

“Kalau KPU tidak melakukan ya bawaslu sebagai pengawas harus mengeluarkan datanya. Jadi masyarakat hanya memeriksa DCS yang sebelumbya telah dibersihkan KPU,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini