Mantan Menteri Sosial Idrus Marham/Net

telusur.co.id – Dalam proses meloloskan Blackgold Natural Resources Limited sebagai konsorsium penggarap proyek pembangunan PLTU Riau-I, ada pertemuan sejumlah pihak untuk membahas proyek tersebut.

Adapun pihak yang ikut dalam pertemuan adalah Menteri Sosial Idrus Marham, Dirut PLN Sofyan Basir, dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

Keterlibatan pihak-pihak tersebut sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih (EMS), usai diperiksa sebagai tersangka oleh KPK, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/8).

“Iya,” kata Eni.

Namun, Eni emoh menjelaskan peran Idrus dalam pertemuan itu. Ia mengaku sudah menyampaikan apa yang dirinya ketahui kepada penyidik KPK.

“Sudah jelaskan semua ke penyidik.”

Dalam CCTV yang disita penyidik dari sejumlah lokasi, Idrus memang beberapa kali melakukan pertemuan bersama Sofyan Basir dengan Eni dan Johannes. Kuat dugaan pertemuan itu di luar agenda formal atau rapat pembahasan proyek PLTU Riau-I.

BACA JUGA :  Najib Razak Penuhi Panggilan KPK Malaysia

Dalam kasus ini, KPK mengendus adanya peran Eni, Idrus yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar dan Sofyan Basir untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium proyek PLTU Riau-I. Idrus Marham dan Sofyan Basir pun mengakui mengenal dekat kedua tersangka.

Tak hanya itu, Eni dari balik jeruji besi mengakui ada peran Sofyan dan Kotjo sampai akhirnya PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Proyek pembangunan PLTU Riau-I ini merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.

BACA JUGA :  Mundur dari Mensos, Airlangga: Idrus Berjiwa Ksatria

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I.‎

KPK baru menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka. ‎Eni diduga telah menerima suap Rp 4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.

KPK mengamini membuka peluang menjerat pihak lain yang terlibat. Apalagi, kediaman Sofyan Basir, kantor pusat PLN, dan kantor PJB Investasi telah digeledah penyidik KPK‎, termasuk memeriksa sejumlah saksi yang diduga kuat mengetahui suap di perusahaan pelat merah tersebut. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini