Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon/Net

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengkritik sikap Presiden Jokowi yang enggan menetapkan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional. Jokowi malah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait bencana Lombok.

“Saya dengarkan aspirasi masyarakat yang mendesak Presiden segera menetapkan bencana di Lombok dan daerah lain di NTB sebagai ‘Bencana Nasional’,” ungkap Fadli melalui keterangan tertulisnya, Jumat.

Mestinya, Presiden perhatikan aspirasi tersebut. Apalagi, aspirasi itu bukan hanya disampaikan masyarakat NTB, tapi banyak pihak di tanah air, termasuk para relawan dan sejumlah lembaga kemanusiaan yang telah terjun ke sana sejak hari pertama bencana.

DPRD Provinsi NTB juga telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah agar bencana di Lombok segera ditetapkan sebagai ‘Bencana Nasional’. Mestinya Presiden mendengarkan keluhan warga dan pejabat daerah.

“Sayangnya, pemerintah mengabaikan aspirasi tersebut. Mereka menyatakan status bencana di Lombok tak perlu menjadi bencana nasional termasuk karena bisa mengganggu sektor pariwisata. Pernyataan ini bisa menyakiti perasaan korban bencana di NTB.”

BACA JUGA :  Poros Ketiga Sulit Terwujud, Bamsoet Yakin Jokowi Dua Periode

Apalagi, ketika pemerintah menolak menjadikan bencana Lombok sebagai bencana nasional, masyarakat membaca surat edaran Mendagri meminta para Bupati/Walikota dan Gubernur menyisihkan sebagian APBD dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) untuk menolong pemerintah NTB. “Belakangan, kita juga membaca surat permohonan bantuan kepada seluruh kepala daerah yang diteken Gubernur NTB.”

Terkait soal anggaran yang telah diturunkan pemerintah pusat? Inipun harus terbuka dan transparan. Wajar jika ada yang membandingkan dengan anggaran penyelenggaraan pesta pembukaan Asian Games yang menelan lebih dari setengah triliun atau dana sidang IMF/Bank Dunia Oktober mendatang yang mencapai Rp. 1 triliun.

“Kita tak ingin penanganan bencana besar jadi amatiran begini, seolah-olah tak ada tata kelola standar. Padahal, tata kelola penanganan bencana itu ada regulasinya. Ada UU No. 24/2007, PP No. 21/2008, dan juga Perpres No. 17/2018. Kapan sebuah bencana ditetapkan sebagai “bencana daerah”, atau menjadi “bencana nasional”, sudah ada ketentuannya. Sebenarnya gempa di NTB sudah sangat layak dijadikan bencana nasional. Sehingga tanggung jawab bukan lagi di pemerintah lokal yang juga menjadi korban gempa.”

BACA JUGA :  Diserang Hoaks Prabowo Lebih Santai Dibanding Jokowi

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, masyarakat pantas bertanya-tanya. Jika memang bencana di Lombok skalanya masih bencana daerah, kenapa operasi tanggap darurat dipimpin seorang Menko? Sebaliknya, jika skala riilnya diakui pemerintah sama dengan bencana nasional, kenapa tanggung jawabnya tak segera diambilalih pemerintah pusat? Itu pertanyaan-pertanyaan dasar.

“Keluarnya Inpres tentang penanganan bencana Lombok kemarin, menurut saya, tak berhasil mengobati kekecewaan masyarakat terdampak. Selain respon pemerintah sangat lambat, masyarakat berharap bukan hanya tanggap darurat yang bersifat teknis, tapi juga psikologis,” katanya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini