telusur.co.id- Seorang deputi dari Kantor Ombusdman Filipina bernama Arthur Carandang dipecat karena membuka informasi terkait penyelidikan kekayan yang mencirugakan milik Presiden Rodrigo Duterte. Pejabat Ombdman itu dituding mendiskreditkan sang presiden.

Dilansir dari Reuters, Rabu (1/8/18), penyelidikan yang dilakukan Ombudsman Filipina, merupakan tindaklanjut dari laporan seorang senator ternama Filipina. Dalam laporan itu menyebutkan, saat Duterte masih menjabat sebagai Wali Kota Davao, ia telah menimbun kekayaan hingga 2,2 miliar Peso (Rp 601,5 miliar).

Penyelidikan Ombudsmen ini membuat Duterte “naik pitam” dan menghentikannya pada November 2017 lalu. Saat itu, kantor presiden Filipina memerintahkan penonaktifan Carandang selama 90 hari. Namun, Ketua Ombudsman Filipina, Conchita Carpio-Morales saat itu, menolak mematuhi perintah penonkatifan Caradang. Alasannya, Duterte tak memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan sanksi.

BACA JUGA :  Kesal Dengan Mahkamah Internasional, Duterte: Tembak Saja Saya, Jangan Penjarakan!

Kemudian, akhir Juli lalu, Carpio-Morales pensiun dari jabatannya. Duterte menunjuk mantan hakim, Samuel Martines, mengganti posisi Carpio-Morales. Berselang beberapa hari, tepatnya pada Senin (30/7/18), kantor presiden Filipina kembali merilis perintah pemecatan Caradang.

Pemecatan setebal 10 halaman yang dikeluarkan Sekretaris Eksekutif kantor pesiden Filipina, menyebutkan Carandang dapat dijerat gratifikasi dan pengkhianatan kepercayaan publik.

Dalam dokumen itu, dikatakan Carandang dipecat karena “bersalah atas keberpihakan yang jelas” pada Senator Antonio Trillanes, pengkritik yang melaporkan Duterte. Dengan niat menyebarkan informasi yang ‘merugikan presiden’.

Hingga saat ini, belum ada komentar dari Carandang atas pemecatannya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini