#2019GantiPresiden/telusur

telusur.co.id – Partai Kebangkitan Bangsa menilai jika gerakan tagar 2019 Ganti Presiden yang dimotori oleh oposisi mengandung unsur kebencian.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding dalam keterangan kepada wartawan, Senin (27/8/18).

“Tagar ganti presiden, ada unsur kebencian,” kata Karding.

Menurut Karding, Presiden harus dilihat sebagai simbol negara, sama seperti bendera Merah Putih. Dalam konstitusi, presiden memiliki kekuatan besar karena dipilih oleh rakyat. Masa jabatan presiden, juga sudah ditentukan, yakni selama 5 tahun.

Dia mengatakan, presiden hanya dapat dijatuhkan dengan alasan mengkhianati negara, korupsi, menyuap dan tindakan kriminal yang luar biasa. Itu pun harus dengan prosedur yang ketat Pasal 7A dan 7B.

BACA JUGA :  Gerindra Minta Seluruh Kader Kawal TPS

Anggota Komisi Hukum DPR itu menganggap gerakan #2019GantiPresiden, yang merupakan upaya mengganti kepala negara tanpa melalui jalur konstitusi, adalah sebagai makar.

“Jadi kalau ada upaya mengganti presiden tidak pada jalur demokrasi dan konstitusi yang ada maka itu dapat diduga upaya makar,” kata Karding.

Alasan dirinya menyebut gerakan itu diduga upaya makar, karena yang tak disukai adalah Joko Widodo sebagai presiden.

Tapi mengapa, kata dia, gerakan tersebut dilabeli dengan istilah ganti presiden. “Semestinya, mereka menggunakan #GantiJokowi, bukan ganti presiden yang merupakan simbol negara.”

Karding khawatir, jika gerakan tersebut dapat menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat. Bahkan, itu sudah dibuktikan di banyak daerah yang menolak adanya gerakan tersebut. Maka dari itu, perlu penegasan sikap dari aparat berwenang, dan pihak-pihak terkait.

BACA JUGA :  Dewan Minta Pemerintah Tunggu RUU Terorisme

Diketahui, beberapa gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Seperti di Surabaya yang sedianya dihadiri Ahmad Dhani.

Dimana, warga mengepung Hotel tempat pentolan Band Dewa 19 itu menginap. Bekas suami Maia Estianty itu pun tidak dapat keluar hotel, untuk menghadiri deklarasi gerakan tersebut. Dan pada akhirnya, deklarasi dibatalkan.

Penolakan yang sama juga dialami Neno Warisman di Pekanbaru, Riau, sehari sebelumnya. Dan hal serupa terjadi pula pada aktivis Ratna Sarumpaet di Bangka Belitung. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini