telusur.co.id – Hasil amandemen Undang Undang Dasar 1945 jauh dengan Pancasila, bahkan disebut tidak modern. Sebab, tidak adanya keseimbangan atara hukum dan yang lainnya. Sehingga keseimbangan yang diharapkan dalam amandemen itu menjadi lumpuh.

Demikian pendapat Guru Besar UGM, Kaelan M.S dalam acara diskusi “Apa Kata Mereka Tentang Konstitusi Indonesia?”, di Gedung Konvensional, Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (4/8/18).

“Amandemen UUD 45 bukan hanya jauh, tapi juga tidak modern dengan Panacsila,” kata Kaelan.

Menurut pengakuan dirinya, terkait hal itu ia sudah sampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui buku. Sebab, amandemen UUD 45 tidak ada kedaulatan rakyat.

BACA JUGA :  Muzani Belum Pasti Jadi Pimpinan MPR

“Dimana kedudukan MPR? Nggak jelas, waktu sebelum amandeman jelas. Ini tidak koheren. Akibatnya, persoalannya siapa yang berhak menyusun GBHN?” kata dia.

Bukan hanya itu, ia juga menyinggung mengenai kewenangan DPD yang lumpuh. “Mekanisme sistem demokasi kita ada DPR, DPD dan Presiden. MPR merupakan anggota gabungan dari DPR dan DPD, tapi kalau di indonesia DPD funsinya nggak jelas. Ada fungsi anggaran pengawasan tapi diserahkan ke DPR.”

Dengan tidak berjalannya fungsi lembaga perwakilan daerah, maka tidak akan ada kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar sistem konstitusi saat ini, dikembalikan ke UUD 45 yang asli. “Yang paling cocok saat ini adalah kembali kepada UUD 45,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini