Ilustrasi/telusur.co.id

Oleh : Prof. Mahsun

Guru Besar Bidang Linguistik Forensik Universitas Mataram ; Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud ( 2012-2015).

 

Bagian Kedua

 

B.1 Bahasa dan Persoalan dalam Keberislaman

Persoalan penamaan menyangkut persoalan pembahasaan, jadi terkait dengan masalah kebahasaan. Ada dua komponen dasar pembentuk bahasa, yaitu makna dan bentuk (yang dapat berupa bunyi jika bahasa lisan dan huruf jika berupa bahasa tulis).

Kedua unsur pembentuk bahasa ini harus hadir, tidak boleh tidak ada salah satu di antaranya. Ada bentuk, misalnya berupa bunyi: /n, a, k, m,a/ > /nakma/ tetapi tidak mengandung makna/gagasan maka satuan itu tidak membentuk bahasa.

Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan satuan bahasa yang terbentuk dari penggabungan dan urutan huruf atau bunyi seperti di atas, yang ada adalah penggabungan huruf atau bunyi dalam urutan: /m a k a n/ > /makan/ yang bermakna mengunyah sesuatu berupa bahan makanan lalu ditelan. Jadi, satuan bahasa  nakma/ bukanlah bahasa, sedangkan yang merupakan satuan bahasa dalam sistem ketatabahasaan bahasa Indonesia adalah satuan: /makan/. Begitu pula, ada makna tetapi tidak ada bentuknya, juga bukan bahasa, karena bagaimana mungkin kita dapat mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang jika tidak direalisasikan dalam bentuk bunyi-bunyi atau huruf-huruf. Dengan demikian, kedua unsur tersebut harus hadir, jika hendak membentuk bahasa.

Di antara kedua unsur itu, unsur yang pertama hadir adalah unsur makna atau gagasan atau konsep. Itu sebabnya tuturan: “Eni menikahi Ali dua tahun lalu”, tidak akan pernah berterima dalam masyarakat tutur bahasa Indonesia. Dari segi bentuk, tuturan itu merupakan satuan yang memiliki kegramatikalan, karena sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai sebuah kalimat, yaitu memiliki S: Eni; P: menikahi; O: Ali; K: dua tahun lalu. Namun, dalam alam berpikir dan cara pandang atau sistem nilai masyarakat Indonesia tidak melazimkan seorang wanita menikahi lelaki, tetapi yang lazim adalah lelaki yang menikahi wanita. Itu sebabnya, konstruksi “Eni menikahi Ali dua tahun lalu” baru dapat membentuk satuan dalam perbendaharaan bahasa Indonesia apabila satuan itu disusun menjadi konstruksi: “Eni dinikahi Ali dua tahun lalu” atau: “Ali menikahi Eni dua tahun lalu”. Artinya, unsur makna merupakan unsur fundamental dalam bahasa, karena makna menyangkut nilai, wujud referensial, aktivitas, tindakan, keadaan, atau konsep yang akan mendasari tindakan atau tingkah laku manusia yang dinyatakan melalui bentuk bahasa yang berupa bunyi atau huruf-huruf tersebut..

Sebegitu pentingnya persoalan makna dalam bahasa, maka upaya menjadikan seseorang atau komunitas penganut Islam secara kaffah maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mengislamkan bahasa orang atau komunitas itu. Bukankah Allah melalui Rasulnya mengislamkan orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala, dengan cara Allah mengintroduksi satuan bahasa il-lallah yang dikontraskan dengan satuan bahasa Ila, seperti dalam konstruksi dua kalimah syahadat, rukun pertama pada lima rukun Islam.

Begitu pula konsep mulia yang dianut bangsa Arab sebelum Islam yang menggunakan kategori: kaya, mampu, berkuasa dll. diislamkan dengan konsep bahwa yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertaqwa.

Sebaliknya, untuk membuat orang atau komunitas muslim tidak lagi muslim (deislamisasi) juga dapat dilakukan melalui bahasa. Untuk hal ini ada kasus yang menarik dalam hubungannya dengan pengembangan dan pembinaan bahasa negara, bahasa Indonesia. Pada tahun 1970-an sampai 1990-an, terjadi perdebatan yang cukup seru di antara pakar bahasa, tentang keberadaan konsonan atau vokal panjang dalam bahasa Indonesia, yang secara ortografis/tata tulis direalisasikan dengan konsonan atau vokal rangkap-identik, seperti konsonan: /s/ pada kata: wassalam. Prof. Anton Moeljono, dengan tegas menolak adanya konsonan atau vokal panjang dalam sistem fonotaktik bahasa Indonesia.

Apa implikasinya dari kegigihan dalam mempertahankan pandangan itu, adalah semua kata serapan dari bahasa asing, termasuk bahasa Arab harus tunduk pada sistem fonotaktik bahasa Indonesia tersebut. Itu sebabnya, kata wassalam, yang baku harus ditulis: wasalam, kata Allah mestinya kalau mengikuti kaidah itu ditulis: Alah, yang pelafalannya sama dengan pelafalan saudara kita yang kristiani. Padahal, ada banyak kosakata bahasa Arab yang karena perbedaan panjang-pendeknya vokal atau konsonan dapat berakibat pada pemaknaan yang berbeda.

Contoh di atas merupakan salah satu gambaran dari upaya penjauhan umat Islam dari keyakinannya dari aspek bahasa yang menyangkut lafal (aspek bentuk bahasanya).

Contoh yang menyangkut penciptaan jarak umat Islam dengan nilai-nilai keyakinannya dari aspek unsur bahasa yang berupa makna dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ada banyak kosakata serapan yang berasal dari bahasa Arab dan tentunya kata-kata itu diserap bersamaan dengan penyebaran dan dianutnya agama Islam oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Ambil contoh kata: halal. Kata ini dalam KBBI memiliki uraian  makna leksikal yang sangat umum dan terbatas, seperti: (1) diizinkan (tidak dilarang oleh syarak), (2) yang diperoleh atau diperbuat dengan sah; (3) izin, ampun.

BACA JUGA :  ISLAM NUSANTARA : DI ANTARA KESESATAN BERFIKIR DAN PERANG GENERASI KEEMPAT

Apabila dilihat dari sudut konsepsi Islam, maka makna yang pertama: diizinkan (tidak dilarang oleh syarak) yang memiliki gayutan dengan penggunaan kata itu sebagai salah satu kata yang berhubungan hukum dalam agama Islam. Namun, makna ini terlalu umum, sementara konsep halal yang diatur dalam Islam sangat renik, mengacu pada  butir atau item tertentu secara satu per satu, misalnya babi merupakan jenis hewan yang dagingnya tidak halal untuk dikonsumsikan, dan jika dalam bentuk kolektivitas, maka kategorinya jelas, seperti binatang yang hidup di dua dunia (air dan darat) tidak halal untuk dikonsumsi dagingnya. Keumuman pemaknan kata : halal dalam KBBI mengakibatkan kata tersebut mengalami pereduksian makna secara semantis, misalnya pada penggunaan kata halal dalam konstruksi pariwisata halal. Kata pariwisata merupakan kata yang memiliki unsur-unsur bawahan (hiponimi) berupa: hotel, makanan, pantai, pemandangan, seni dll. yang terlibat dalam industri pariwisata. Ketika kata: halal disematkan untuk melabeli aktivitas: pariwisata, maka semestinya semua kata lain yang menjadi hiponimnya haruslah pula terjamin kehalalannya. Tidak lagi ditemukan pemandangan orang-orang yang berpakaian seronok bahkan tidak berbusana sama sekali yang sedang berjemuran di tepi pantai, karena itu dari sudut Islam haram hukumnya jika dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya.

Rupanya, konsep halal yang disematkan pada pariwisata, pemaknaannya sebatas tersedianya sarana untuk peribadatan, misal sajadah, mukena, arah kiblat di dalam kamar hotel.

Dalam konteks ini terjadi pereduksian konsep halal sebagai salah satu kosakata yang berhubungan dengan masalah syariat dalam Islam.

Dapat dibayangkan dalam perkembangan bahasa selanjutnya, konsep halal akan dikaitkan hanya pada ketersediaan sarana peribadatan, suatu pemaknaan yang jauh dari pengaturan yang terurai dalam Al Quran dan sunnah rasul.

Contoh lain, dapat dicermati pemaknaan kata: taqwa dalam KBBI, yang jauh dari pemaknaan kata itu dalam tuntunan Al Quran, misalnya istilah taqwa mengacu pada: percaya pada hal yang gaib (keberadaan Allah dll.), mendirikan shalat, menafkahkan sebagai rezeki yang diperolehnya, percaya pada kitab Al Quran dan kitab-kitab lain yang diturunkan sebelumnya, serta percaya pada hari akhirat (Al Baqarah: 3-4). Ketidaksinkronan antara pemaknaan kata serapan itu dengan makna aslinya mengakibatkan gagasan-gagasan yang terpahami melalui kamus itulah yang akan membentuk cara pandang dan cara bertingkah laku seseorang.

Jangan heran, jika terdapat orang yang menjadi panutan, tokoh nasional, dan mengaku dirinya beragama Islam, tetapi tidak percaya akan adanya hari pembalasan (akhirat), karena memang KBBI belum mengakomodasi pemaknaan kata itu sesuai dengan pemaknaan aslinya.

Apa yang dipaparkan di atas menggambarkan bahwa betapa bahasa menjadi salah satu kendala dalam mengaktualisasi keberislaman masyarakat Indonesia yang menetapkan Islam sebagai agamanya.

Persoalannya, adalah mengapa bahasa berpengaruh secara signifikan bagi manusia pemilik bahasa tersebut?

Hal itu disebabkan, bahasa selain sebagai sarana untuk berpikir juga bahasa membentuk cara berpikir seseorang. Dalam linguistik dikenal teori relativitas bahasa, yang menyatakan bahwa cara pandang manusia terhadap dunia akan membentuk bahasanya, sementara itu bahasa yang dimiliki oleh suatu komunitas akan membentuk cara pandang dan sekaligus menentukan cara bertingkah laku pemiliknya.

Dengan kata lain, bahasa memiliki peran strategis dalam membentuk dan mengubah cara pandang dan sekaligus mengubah cara bertingkah laku manusia.

C.Islam Nusantara dan Perang Generasi Keempat

Uraian yang cukup panjang lebar di atas menuntun kita pada satu pertanyaan yang menjadi inti pembahasan dalam bagian ini, yaitu apakah hubungan antara istilah Islam Nusantara dengan perang generasi keempat.

Untuk membahas hal ini ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu tentang konsep perang generasi keempat serta ciri-cirinya.

Perang generasi keempat yaitu perang yang tidak lagi menuntut mobilisasi peralatan tempur secara besar-besaran tetapi dilakukan melalui perang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta agama (perang informasi: Ipoleksosbud-Agama).

Peperangan semacam ini tidak lagi mengandalkan konfrontasi secara langsung, melainkan melalui pemanfaatan segala jaringan yang ada baik politik, ekonomi, sosial, dan militer untuk meyakinkan para pengambil keputusan politik musuh bahwa tujuan strategis mereka tidak bisa diraih atau terlalu mahal jika dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan.

Oleh karena itu, pelibatan dua aktor atau lebih dengan kekuatan yang tidak seimbang dan mencakup spektrum perang yang luas merupakan karakter utama dari perang generasi keempat.

Karakter utama lainnya adalah bersifat transnasional, tidak mengenal medan perang yang pasti, tidak membedakan sipil dan militer, tidak mengenal masa perang dan damai, serta tidak mengenal garis depan.

Fokusnya adalah mematahkan kehendak pembuat keputusan. Mereka menggunakan jalur yang berbeda untuk menyampaikan pesan yang berbeda kepada khalayak yang berbeda. Tujuan dari pesan itu adalah:

BACA JUGA :  ISLAM NUSANTARA : DI ANTARA KESESATAN BERFIKIR DAN PERANG GENERASI KEEMPAT

(a) mematahkan semangat musuh (pembuat kebijakan),

(b) mempertahankan kehendak rakyat mereka sendiri, dan

(c) memastikan pihak yang netral tetap netral atau memberikan dukungan diam-diam terhadap alasan yang mereka gunakan.

Singkatnya, perang generasi keempat bersifat Ipoleksosbud, jaringan terbentuk secara sosial dan membutuhkan waktu yang panjang. Perang ini merupakan antitesis dari teknologi tinggi dan perang singkat yang selama ini diintroduksi Pentagon (Mustarom, 2014).

Ada beberapa hal yang menjadi penanda perang generasi keempat, yaitu :

(a) menurunnya harmoni dalam masyarakat,

(b) menurunnya loyalitas kenegaraan dan meningkatnya loyalitas alternatif, terutama budaya atau agama,

(c) hilangnya monopoli negara atas perang,

(d) munculnya entitas non negara yang mampu menguasai loyalitas utama masyarakat,

(e) peran dominan dari propaganda dan tekanan psikologis untuk mengubah pikiran para pembuat kebijakan politik.

Oleh karena satu-satunya yang dapat mengubah pikiran seseorang adalah informasi, maka informasi merupakan elemen utama dalam setiap perang generasi keempat.

Dalam bahasa militer, seperti dinyatakan Menteri Pertahanan RI, pada acara silaturahim Pimpinan tujuh instansi strategis negara, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan Menhan di Aula Dharma Canti, Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, Sentul, 7 April 2015, perang generasi keempat adalah perang murah meriah.

Ada beberapa tahap yang dilalui dalam perang murah meriah tersebut, yaitu:

  1. Infiltrasi paham: ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta agama (Ipoleksosbud-Agama);
  2. Cuci Otak melalui introduksi paham-paham tertentu,
  3. Adu domba;
  4. Perang saudara;
  5. Pecah belah
  6. Kuasai, yang tidak hanya berupa fisik tetapi dapat berupa penguasaan non fisik yaitu hal-hal yang menyangkut ipoleksosbud.

Apabila ditinjau dari batasan dan ciri-ciri perang generasi keempat di atas, maka sesungguhnya perang generasi keempat merupakan bentuk perang konsepsi. Lalu apa hubungan perang konsepsi tersebut dengan kehadiran istilah Islam Nusantara?

Seperti dipaparkan di atas bahwa Istilah Islam Nusantara memiliki kecacatan bawaan secara terminologis dan konseptual, yang mengidentikkan Islam sebagai seperangkat sistem perilaku, bukan seperangkat dari sistem nilai yang mendasari munculnya perilaku beserta variannya itu sendiri.

Akibatnya, ketika hendak mengargumentasikan keberadaan istilah Islam Nusantara, termasuk konsep yang dikandung di dalamnya, terpaksa dipertentangkan dengan konsep Islam lainnya, seperti Islam Arab/Timur Tengah, yang sudut pandangnya ditekankan pada penampakan dalam sistem perilaku, misalnya dengan menyebutkan bahwa Islam Nusantara lebih toleran, beradab, berbudaya, saling menghormati sementara Islam Arab sebaliknya.

Penganut pandangan Islam Nusantara lupa bahwa sesungguhnya nilai dasar yang harus diperjuangkan dalam hubungan sesama manusia dalam Islam di antaranya adalah nilai-nilai: toleran, beradab, berbudaya, saling menghormati.

Nilai ini bukanlah milik dari Islam Nusantara saja tetapi merupakan milik dari Islam itu sendiri.

Dengan demikian, tatkala ada pihak-pihak yang memperjuangkan Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar itu mestinya harus berani dikatakan bahwa pihak tersebut bukanlah pihak pemeluk Islam yang sesungguhnya, sebagaimana keberadaan ISIS yang dilansir sebagai ciptaan pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu, bukan lalu melabeli mereka dengan istilah Islam dengan embel-embel bernuansa geografis, seperti Islam Arab, Islam Timur Tengah dll.

Munculnya klaim kepemilikan nilai semacam ini sangat berpotensi untuk memecah belah umat, tidak hanya dalam konteks kehidupan keumatan dalam sebuah negara bangsa tetapi akan memecah belah kesatuan umat Islam secara menyeluruh, sehingga keberadaan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin menjadi ternodai.

Dalam konteks ini, disadari atau tidak, keberadaan istilah Islam Nusantara termasuk muatan konsepsi di dalamnya, dapat menjadi amunisi bagi terciptanya perang generasi keempat yang akan memporakporandakan bangunan kebersamaan antarsesama pemeluk Islam baik dalam konteks keindonesiaan maupun sesama pemeluk Islam dalam konteks Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Sudah sepatutnya, istilah-istilah baru untuk melabeli Islam, termasuk Istilah Islam Berkemajuan, mulai sekarang dihindari, karena di samping akan mengkerdilkan Islam itu sendiri juga akan menjadi amunisi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperkeruh suasana silaturahim antarsesama penganut Islam.(****).

 

Sumber Rujukan Pustaka

Budiwanti, Erni. 2000. Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima. Yogyakarta: LKiS.Geertz, C. 1960. The Religion of Java, III. The Free Press.

Mahsun. 2006, Bahasa  dan Relasi Sosial : Kesepadanan Adaptasi Linguistik dengan Adaptasi Sosial. Yogyakarta : Gama Media.

Mahsun. 2015. Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan. Jakarta Rajawali Press.

Mustarom, K. 2014. Perang Generasi Keempat (4GW):  Mengubah Paradigma Perang. www. Syamina.org.

Parson, Talcot, 1977. Social System and the Evolutio of Action Theory, New York : The Free Press A Division of MacMillan Publishing Co. Woodward, Marc R 1989.

Islam in Java : Normative Plety and Mysticism. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hairus Salin HS, 1999.

Islam Jawa : Kesalehan Normativ Versus Kebatinan, Yogyakarta, LKIS

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini