telusur.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo untuk membangun 5 (lima) pasar induk regional pada 2019 mendatang.

Tugas tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2019, dimana infrastruktur berupa bangunan sekolah, pasar dan rumah sakit di perguruan tinggi akan dilaksanakan pembangunannya oleh Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perkiraan kebutuhan anggaran untuk membangun satu unit pasar sebesar Rp 200 miliar sehingga total Rp 1 triliun.

“Saya sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan agar anggaran bisa masuk dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Pembangunan lima pasar induk akan dimulai dan diselesaikan pada tahun 2019,” kata Basuki seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (1/8/18).

BACA JUGA :  Kementan Yakin Program IDEA Tingkatkan Produksi Susu Segar

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menuturkan, hasil sidang kabinet kerja Presiden Jokowi memerintahkan agar tiap daerah ada pasar induknya.

Tujuannya untuk menjadi pusat distribusi bahan pangan bagi masyarakat.

Disamping itu, lima pasar induk tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai locus pemantauan harga komoditas pangan. Lalu, akan dibangun sesuai dengan karakteristik tertentu atau tematik barang/produk yang akan dijual. Adapun lokasi ke lima pasar induk tersebut berada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

PUPR sendiri, pada 2018 ini juga telah mendapatkan penugasan dari presiden untuk membangun kembali Pasar Atas di Bukittinggi dan Pasar Johar di Semarang yang mengalami kerusakan pasca bencana kebakaran.

BACA JUGA :  Lerai Konflik, Komisi VI DPR Bakal Undang Mendag dan Bulog

PUPR juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk penugasan lainnya, yakni untuk pembangunan sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk pembangunan RS universitas, serta dengan Kementerian Agama untuk pembangunan madrasah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 6,5 triliun yang akan masuk dalam DIPA TA. 2019. Untuk itu akan dibentuk lembaga khusus pengelola program/tugas di bawah supervisi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini