BPJS Kesehatan/Net

telusur.co.id – Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra mengatakan, langkah pemerintah yang membentuk sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan membentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2014 lalu bakal karam jika tidak segera ditangani serius.

Penyebabnya karena defisit. Saat ini, defisit BPJS ini memerlukan perhatian dan solusi konkrit segera. BPJS sudah menerapkan management panik dengan beberapa kebijakan yang sudah dianggap melewati kaidah kepatutan ditambah utang BPJS di beberapa rumah sakit, ini tanda tidak baik dan membuktikan sedang sakitnya lembaga dan management BPJS.

“Managemen BPJS harus segera evaluasi kanan kiri lembaganya dan menemukan formulasi konkrit untuk penyelesaian defisit ini,” ujar Azmi kepada telusur.co.id, Rabu.

BACA JUGA :  BPJS Kesehatan Diminta Segera Bayar Utang

Yang jelas, ada yang salah dengan tujuan awal yaitu demi mewujudkan terselenggara jaminan kesehatan. Masyarakat Indonesia yang semestinya dilakukan dengan konsep gotong royong setiap penduduk jadi peserta BPJS. “Namun kenyataannya masyarakat kita euforia diberi kesempatan berobat gratis dan hal ini menjadi tidak terkendali.”

lihat semua rumah sakit penuh pasiennya. Namun parahnya mereka ini sebahagian besar curang, begitu sakit baru bayar iuran peserta BPJS tapi begitu sehat tidak mau bayar lagi.

Melihat tingkah laku masyarakat yang curang seperti ini, Pemerintah dan BPJS harus tegas. Setidaknya, masyarakat harus diberi sanksi jika baru sakit dan menjadi peserta BPJS semestinya dikenakan cost sharing dalam pengobatannya bukan bayar 25 ribu untuk biaya perobatan yang jutaan.

BACA JUGA :  BPJS Kesehatan Putus Kontrak 65 RS Bukan Karena Defisit Keuangan

“Perilaku begini menunjukkan masyarakat sudah nakal harus diberikan sanksi agar konsep jaminan sosial nasional ini dapat terus berjalan,” ujar dia.

Terkait utang BPJS, Azmi yang merupakan Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Karno mengusulkan solusi tercepatnya melihat managemet BPJS yang semakin panik ini maka pemerintah melalui Menteri Keuangan harus suntik dana guna menangani masalah defisit anggaran BPJS.

“Kalau tidak yang jadi korban adalah pelaksana pelayanan yaitu rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta musnahnya sistem jaminan sosial nasional,” tutup dia. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini