Azmi Syahputra:Foto Istimewa

telusur.co.id – Rencana Pemerintah yang akan merevisi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya pencitraan saja, karena faktanya sudah lebih dari 3 tahun UU tersebut masih terkatung-katung.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra kepada wartawan, di Jakarta, Senin.

“Sampai saat ini ditingkat pemerintah sendiri belum ada kesepahaman berkait beberapa pasal dalam draft revisi yang belum masuk ke DPR karena masih ada lembaga yang ego sektoral yang belum mau menandatangani draft revisi rancangan undang-undang tersebut ditingkat pemerintah sendiri,” ujarnya.

Untuk itu, dia mendesak pemerintah melakukan koordinasi menyeluruh supaya UU tersebut bisa disahkan oleh DPR. Dia menyebut, gara-gara UU yang mentok banyak korban jiwa karena narkoba.

Dia menyebut ada beberapa hal krusial yang menjadi titik berat antar lain ketentuan tidak mengkriminal penyalahguna narkotika (pemakai), mengenai rehabilitasi dan wacana memperluas kewenangan BNN untuk diberikan penyadapan dan mengkaitkan dengan tindak pidana pencucian uang serta kerjasama antar insitusi.

Masalah rehabilitasi saja, diakui dia, belum ada kesepakatan karena pintu masuknya adalah TAT (Thematic Apperception Test). TAT berfungsi untuk menilai seseorang yang tertangkap untuk ditentukan apakah sebagai pengguna, penyalahguna atau pengedar  melalui wawancara pemeriksaan.

Hasil asesment/penilaian yang dilakukan oleh petugas ( pegawai bidang legal BNN, dokter dan tim Kemenkes) yang sudah bersertifikasi ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam hal jaksa memberikan dakwaan dan  tuntutan.

Ironisnya lagi, sampai saat ini tentang TAT ini belum ada kesepahaman, malah diduga  Jaksa ingin agar bagian TAT ini menjadi kewenangan kejaksaan dalam penetapannya karena selama ini jaksa hanya menerima hasil rekomendasinya saja. Hal ini menjadi salah satu kendala belum ada kesepahaman atau aturan khusus dalam hal ini, bahkan tidak jarang jaksa meminta TAT tersendiri setelah seseorang sudah di TAT oleh tim asesment terpadu BNN.

Untuk diketahui, sifat hasil pemeriksaan tersebut hanya melalui wawancara, dan tidak ada saksi dan diduga TAT ini berpotensi menjadi salah satu bagian “area rebutan kewenangan “antar lembaga karena akan jadi poin untuk diajukan dalam bentuk anggaran pemeriksaan.

Hal hal beginilah yang terkadang menjadi kendala terhambatnya revisi UU narkotika, padahal, diketahui dan menjadi kesepakatan masalah narkotika adalah musuh bersama.

Untuk diketahui ada 72 jaringan internasional mafia narkoba yang masuk Indonesia yang akan menyerang anak anak ataupun masyarakat Indonesia karenanya diharapkan organ terkait dalam pemerintah agar tidak egosektoral dan dalam hal ini lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar yaitu terlindunginya warga Indonesia, adanya kepastian hukum serta demi keamanan nasional bangsa Indonesia. “Ingat membangun sistem sama dengan membangun masa depan,” tandasnya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini