telusur.co.id – Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah menghormati upaya banding yang dilakukan Meliana lantaran Pengadilan Negari (PN) Tanjung Balai Sumatera Utara memvonis 18 bulan.

Seharusnya, menurut Basarah permasalaham itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum.

“Masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, tidak harus dengan menggunakan pendekatan pidana. Sebab hukum pidana adalah pilihan atau opsi terakhir dan sering disebut juga dengan istilah Ultimum Remedium,” kata Basarah di Jakarta, Kamis (23/8/18).

Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia itu juga berharap, Hakim yang memutus perkara Meliana menjaga kemandirian dan berada di atas kepentingan semua golongan demi menjaga persatuan dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA :  Sambut Hari Disabilitas Internasional, MPR RI Terima Kunjungan Atlet Disabilitas

“Idealnya tiap putusan hakim memuat tiga hal. Kepastian hukum, manfaat atau daya guna dan yang paling penting adalah keadilan bagi sebanyak-banyaknya orang. Hukum harus ditegakkan dengan adil. Jangan sampai hakim dalam memutuskan perkara dipengaruhi oleh tekanan publik,” terang Basarah.

Disisi lain, lanjut Politisi PDIP hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang akan mengadili banding Meiliana juga memperhatikan asas perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum dikaitkan dengan vonis delapan orang pengrusak vihara dan klenteng di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara yang berkisar antara 1,5 bulan sampai 2 bulan 18 hari. Perlakuan yang adil ini akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat kepada marwah lembaga peradilan.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini