Azmi Syahputra:Foto Istimewa

Oleh: Azmi Syahputra

KASUS Meliana yang didakwa dan diduga melanggar pasal penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada akhirnya dijatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan oleh hakim.

Saat ini tim kuasa hukum membuat petisi pembebasan bagi Meliana, melalui petisi via media sosial ini belum tepat jika dikaji secara kerja-kerja profesional.

Saluran hukumnya sudah ada dan sangat jelas maka seharusnya mekanismenya dapat dilakukan melalui upaya hukum banding ataupun sampai kasasi dimana penasehat hukum dapat menuangkan segala argument hukum sekaligus fakta-fakta yang diabaikan oleh hakim termasuk hukum acara yang dilanggar jika ditemukan oleh penasihat hukum.

Proses perkara ini sudah sampai ke ranah yudikatif, dan sudah ada produk hukumnya, berupa putusan hakim dan hanya dapat dieliminir dengan putusan pula.

Lembaga yudikatif itu berasas non intervensi dari siapapun dan lembaga apapun karenanya jika
perkara masih dalam tahap penyidikan mungkin saja dapat dilakukan termasuk SP-3 tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat yang diperbolehkan undang-undang.

Karenanya terhadap hal ini sangat tepat kiranya penasihat hukum Meliana melakukan penemuan hukumnya dengan cara membangun argument hukumnya, dan menyisir fakta hukum yang diabaikan oleh hakim maupun jaksa serta diuji pada tahap banding sampai kasasi. [***]

*Penulis adalah Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia.

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini