MUI/Net

telusur.co.id – Pemberian vaksin Mesleas Rubella (MR) bagi anak berusia 9 bulan hingga 15 tahun, yang dimulai sejak hari ini, Rabu (1/8/) hingga bulan September 2018, di 28 Provinsi di luar Pulau Jawa, harus berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Periode 2014-2018, Okky Asokawati dalam keterangan kepada telusur.co.id, hari ini.

Politikus yang memutuskan pindah dari PPP ke Partai Nasdem itu menyampaikan, jika pemberian vaksin berkesinambungan, maka potensi ibu dan anak yang lahir dengan kondisi tidak sehat makin dapat diminimalisir.

Pemberian vaksin Rubella, kata dia, yang saat ini difokuskan di luar Jawa diharapkan sebagai upaya pemerataan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia khususnya di luar Jawa dan Indonesia bagian timur.

“Harus diakui, kualitas kesehatan masyarakat Indonesia mengalami ketimpangan baik dari sisi fasilitas maupun kualitas. Tekad kuat pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia harus didukung segenap komponen,” kata Okky.

BACA JUGA :  Pemerintah Resmikan BPJPH, Kewenangan MUI Diamputasi?

Sedangkan terkait soal belum adanya sertifikat Halal untuk vaksin MR dari Majelis Ulama Indonesia, dirinya meminta Kementerian Kesehatan RI segera mengurusnya, agar mendapat sertifikasi Halal dari Badan Jaminan Produk Halal.

Sebab, lanjutnya, hal tersebut sangat penting untuk memastikan setiap produk kesehatan, terjamin dari sisi kehalalannya sebagaimana tertuang dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Jaminan kehalalan vaksin Rubella harus tertulis sertifikat halalnya sebagimana dicantumkan di Pasal 10 UU No 34/2014, sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI,” kata Okky.

Sementara itu, pada hari ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri, telah mengeluarkan surat edaran penundaan pemberina vaksin MR itu. Surat edaran yang beredar dikalangan wartawan dan media sosial itu, dikeluarkan pada hari, Sabtu (28/7). Dalam surat edaran, MUI meminta pemberian vaksin campak dan rubella itu ditunda hingga keluar sertifikat Halal.

BACA JUGA :  Menag Lukman Dukung KPU Sosialisasi Pemilu di Rumah Ibadah

Terkait beredarnya surat tersebut, Sekretaris MUI Kepri, Edi Syafrani membenarkannya. Menurutnya, edaran dikeluarkan setelah semua pengurus MUI Kepri menggelar rapat di Batam untuk membahas permasalahan tersebut.

“Benar. Itu surat edaran berasal dari MUI Kepri,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (1/8).

Menurut dia, saat ini vaksin MR itu belum boleh digunakan sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 nanti. Sebab, saat ini Kemenkes RI sedang berkoordinasi dengan MUI pusat, terkait vaksin tersebut.

“Surat dari MUI Pusat menyatakan vaksin baru bisa dilakukan satelah tanggal itu.”

Dalam surat edaran tersebut MUI mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan vaksin MR karena sampai saat ini, vaksin tersebut belum mendapatkan sertifikat Halal dari MUI Pusat.

MUI Kepri juga meminta kepada instansi terkait untuk menunda penyuntikan vaksin sampai ada sertifikat Halal dari LP-POM MUI Pusat.

MUI mengimbau agar masyarakat Muslim tidak ikut vaksin tersebut sampai ada keputusan dari LP-POM MUI Pusat. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini