Ketua DPR RI, Bambang Susayo?Istimewa

telusur.co.id – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap diakhir masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi dapat mengantisipasi perkembangan ekonomi global dengan mementingkan kepentingan rakyat.

“Kami mengharapkan agar dipenghujung masa pemerintahan ini, pembangunan ekonomi benar-benar diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” harap Bambang Soesatyo di DPR, Kamis.

Terlebih, kata Bamsoet, RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2019 merupakan APBN terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sehingga, seharusnya diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian target-target pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RPJMN.

Pada semester I tahun 2018, realisasi belanja pemerintah pusat memang telah mencapai 38,4%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2017 sebesar 36,5%, sedangkan dari sisi pendapatan negara, realisasi semester I tahun 2018 telah mencapai 44%, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 41,5%.

Hanya saja, Kata Bamsoet, perbaikan realisasi belanja dan pendapatan tersebut belum diiringi oleh perbaikan penyerapan dana transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus fisik (DAK). Salah satu penyebabnya, karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

BACA JUGA :  TGB Dukung Jokowi, Politisi Golkar: Pasti Ada Manfaatnya

Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, indikator atau parameter capaian pembangunan sudah menunjukkan perbaikan dan peningkatan, antara lain, dalam angka harapan hidup dan angka partisipasi sekolah. Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Akan tetapi, itu semua belumlah cukup jika kita hendak bersaing dengan negara-negara lain, terutama negara-negara ASEAN, China, India, dan Brazil.”

Untuk anggaran bidang pendidikan, RAPBN 2019 diharapkan telah mencerminkan upayap pemerintah untuk memfokuskan kembali (refocusing) anggaran pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan akses yang merata dan berkeadilan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga pendidikan, memperkuat pendidikan vokasional serta upaya untuk melakukan sinergi antar-program di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan.

BACA JUGA :  Laporan BPK Soal Pelindo II, DPR Bakal Bawa ke Rapat Paripurna

“Peningkatan daya dorong pengentasan kemiskinan dan percepatan pengurangan angka pengangguran, baik melalui belanja Pemerintah Pusat maupun transfer ke daerah, harus menjadi penekanan dalam RAPBN 2019. Selain itu, aspek pemerataan program-program tersebut juga harus menjadi perhatian Pemerintah, mengingat angka ketimpangan ekonomi, baik individu maupun daerah, masih relatif tergolong tinggi,” ungkapnya kembali.

Bukan itu saja, DPR juga mencatat dibidang kesehatan, RAPBN 2019 seharusnya juga mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan, serta penurunan angka kekurangan gizi (stunting).

“Di bidang perlindungan sosial, upaya penguatan program-program perlindungan sosial, penajaman kebijakan melalui sinergi antar-program perlindungan sosial, peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional dan peningkatan efektivitas program-program perlindungan sosial juga harus menjadi fokus utama dalam RAPBN 2019,”  tambah Bambang. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini