Gedung KPK/telusur.co.id

telusur.co.id– Beredar surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi tanggapan terhadap permohonan bantuan klarifikasi ke PT. Bank HSBC Indonesia terkait transaksi keuangan PT. Bumi Gas Energi dan Honest Group Holdings Limited.  Surat tersebut diduga ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi.

Menanggapi hal tersebut, Presidium Persatuan Pergerakan (PP) Andrianto menduga telah terjadi konflik kepentingan dalam menerbitkan surat tanggapan itu. Karena, Pahala  adalah mantan pejabat di BPKP memiliki hubungan baik dengan Komisaris Geo Dipa Anwar Sanusi  yang juga berasal dari BPKP.

“Pimpinan KPK musti jelaskan itu, biar klir kan. Karena iya (diduga ada conflict of interest),” kata Adrianto dalam keterangan persnya, Sabtu (4/8/18).

Menurut Andrianto, pimpinan KPK perlu turun tangan menyelesaikan hal tersebut. Jika tidak, KPK akan disebut sebagai lembaga melindungi perusahaan yang berpekara.

BACA JUGA :  Hasil Visum 2 Pegawai KPK Sudah Diterima Polda Metro

“Saya minta pimpinan KPK harus segera bertindak atas dugaan korupsi ini. Sesuai janji pimpinan KPK yang akan masuk ke korupsi tambang,” kata Andrianto.

Dikatakan Adrianto, langkah KPK untuk fokus ke sektor tambang sangat bagus. Apalagi, nilai korupsi di sektor itu sangat tinggi.

“Korupsi tambang ini nilainya besar, tapi sampai detik ini belum ada KPK menindak korupsi sistemik di tambang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Abritrase Nasional Indonesia (BANI) sudah membatalkan kontrak kerja sama antara Geodipa dan Bumi Gas Energi. Ketua Jokowi Watch, Tigor Sitorus menduga putusan itu hanyalah tipu daya.

“Putusan itu penuh dengan tipu muslihat. Telah merusak iklim investasi atau distrust di Indonesia,” imbuhnya.

Ditegaskannya, putusan BANI yang membatalkan kontrak kerjasama tidak berlaku setelah sebelumnya sudah ada putusan Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA).

BACA JUGA :  Keluar Gedung KPK Keponakan Setya Novanto Pakai Rompi Orange

“PK dari Mahkamah Agung (incharch) yang membatalkan putusan BANI 2008, bahwa Kontrak Kerjasama antara Geodipa dan Bumigas Energi hidup kembali,” imbuh Tigor.

Karena, terang Tigor, sudah sangat jelas surat yang ditandatangani diduga oleh Pahala tidak sah secara hukum ketika dijadikan bukti di BANI. Alasannya, KPK bukanlah lembaga yang sah untuk melakukan invetigasi terkait keberadaan Rekening BUMI Gas Energi di HSBC Hongkong. Dia pun meminta pihak berwenang untuk turun tangan.

“Ombusdman harus segera memanggil Pahala Nainggolan Deputi KPK yang sudah melakukan pekerjaan diluar Tupoksi KPK apalagi dalam kasus ini tidak ada kerugian negara, dan Badan Etik KPK harus pecat Pahala Nainggolan karena sudah membuat iklim investasi menjadi negatif,” pungkasnya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini