foto net

telusur.co.id- Larangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terkait deklarasi #2019GantiPresiden di Tanah Pasundan, menuai kritik dari Partai Gerindra.

Wasekjen DPP Gerinda Taufik Riyadi menilai, bahwa MUI tak memiliki wewenang untuk melarang kegiatan tersebut. Menurut dia, MUI merupakan tempat berkumpulnya Ulama yang mengajarkan Agama.

“MUI mengeluarkan itu jadi agak politik ya,” ujar Taufik, di gedung Bawaslu, Kawasan MH Tamrin, Jakarta, Jumat (3/8/18).

Gerakan #2019GantiPresiden yang dikumandangkan selama ini kata Taufik, secara konstitusional tidak melanggar aturan perundangan. Karena, gerakan itu merupakan aspirasi masyarakat, maka dari itu MUI tak perlu responsif secara berlebihan.

BACA JUGA :  Kemenkes Diminta Segera Urus Sertifikasi Halal Vaksin Rubella

“Saya kira nggak perlu ada yang ditakutkan dan di khawatirkan, kecuali dengan adanya #2019gantipresiden menimbulkan efek yang berlebihan. Tapi ini kan tidak terjadi sama sekali,” kata dia.

Seperti diwartakan, MUI Jabar membuat pernyataan kepada panitia untuk tidak menggelar acara deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya digelar di Gedung Sate, Bandung pada 11 Agustus 2018. Dalam pernyataannya MUI khawatir gerakan tersebut menimbulkan konflik.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini