telusur.co.id – Gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian, salah satunya mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursidan Baldan.

Menurut dia, pemerintah sudah seharusnya membentuk Badan Khusus yang memiliki kewenangan penuh. Sehingga proses penanganan bisa terfokus.

“Jika ‘Badan’ di Aceh dibentuk dengan UU, maka ‘Badan’ untuk Lombok dan Bali bisa dimulai dengan Keppres (Keputusan Presiden), dengan demikian upaya penangan darurat, pemulihan kehidupan, rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan dengan cepat, terstruktur dan efektif dan terkoordinasi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (8/8/18)

BACA JUGA :  Pendukung Jokowi Bawa APK, BPN: Harusnya Dilarang

Disisi lain menurut Ferry, badan penanggulangan itu juga dapat  memberi ketenangan dan kepastian langkah yang diambil Negara, “Sekaligus bisa mensinergikan seluruh kepedulian, bantuan, dan anggaran baik dr APBN/APBD, sumbangan Masyarakat dan juga Bantuan dari Negara sahabat,” jelas dia.

Mantan Politisi Golkar juga menambahkan dengan pengalaman yang ada, maka bukan tidak mungkin Badan tersebut berada dibawah Presiden.

“Setidaknya langkah cepat dengan pembentukan Badan ini, diharapkan akan memberi arah dan kepastian terhadap seluruh proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lombok dan Bali. Karena ini bukan sekedar pembangunan kembali secara fisik, tapi yg lebih Utama adalah Rehabilitasi kehidupan Masyarakat Pasca gempa di Lombok,”.tuturnya.

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini