telusur.co.id – Pertama kali dalam sejarah penegakan hukum di tanah air, empat lembaga penegak hukum di Situbondo mengintegrasikan sistem penegakan hukum secara elektronik. Integrasi itu meliputi penyelidikan Polres, sistem penuntutan Kejaksaan Negeri, peradilan di Pengadilan Negeri dan sistem pembinaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengimbau daerah lain untuk melakukan hal serupa.

Menurut Asman, sistem penegakan hukum terintegrasi ini akan dapat meningkatkan integritas penegak hukum dan mencegah penyimpangan dan permainan hukum, yang pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Peristiwa ini merupakan yang pertama dalam perjalanan penegakan hukum Republik Indonesia,” kata Asman dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Integrasi dan Percepatan Penanganan Perkara dan Pembangunan Unit Kerja Percontohan Nasional Zona Integritas di Situbondo, Jawa Timur, Senin (6/8/18).

Asman berharap empat lembaga hukum di Situbondo itu menjadi prototype atau role model bagi seluruh kantor-kantor dan unit-unit lainnya di seluruh Indonesia melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

BACA JUGA :  Bangun MPP Kota Padang, 'The New Public Service' Jawaban Harapan Publik

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, pembangunan zona integritas merupakan salah satu upaya PAN-RB mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan Permen PAN-RB No. 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tim Penilai Internal Instansi Pemerintah yang mengusulkan unit kerja kepada Kemenpan RB untuk sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Ditambahkannya, pada 2017 lalu, Polri telah berhasil menciptakan 12 unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK, dan 3 unit kerja percontohan diantaranya yang mendapatkan predikat WBBM. Sedangkan di 2018, usulan yang masuk ke Kemenpan RB sebanyak 116 unit kerja, dan ada 50 unit kerja yang berpotensi WBK.

Keberhasilan reformasi birokrasi di tubuh Polri ternyata membawa kabar baik bagi lembaga penegak hukum lainnya. Kejaksaan Agung telah mengusulkan 16 unit kerja, Mahkamah Agung 20 unit kerja, dan Kementerian Hukum dan HAM 13 unit kerja yang akan disurvei dan evaluasi. “Besar harapan saya, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, Pengadilan Negeri, dan Lapas Situbondo termasuk diantara yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM itu,” imbuh Asman.

BACA JUGA :  Penguatan Unit Kerja Litbang Akan Hasilkan Kebijakan Publik Berkualitas

Penegakan hukum dan penanganan perkara, kata Asman, selama ini sering terfragmentasi, berjalan sendiri-sendiri, tidak menyatu, yang mengakibatkan prosesnya menjadi kurang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem penegakan hukum yang terintegrasi secara elektronik ini, akan tercipta kesamaan gerak langkah penanganan perkara menjadi lebih lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik dan selaras dari hulu ke sampai ke hilirnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM serta dukungan penuh oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo,” tandas dia.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini