telusur.co.id – Koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah menyerahkan daftar lengkap struktur tim kampanye, minus nama ketua tim pemenangan kepada KPU RI, Senin (20/8/18).

Sejumlah nama menteri kabinet kerja pun masuk di dalamnya, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala KSP Moeldoko.

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang didapuk sebagai anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menyatakan mundur karena ingin fokus pada mengelola keuangan negara.

Terlibatnya sejumlah menteri tersebut mendapat kritik keras dari pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi. Menurutnya keterlibatan Menteri dalam Timses bukan lagi tidak etis, melainkan tidak bermoral. Sebab jabatan menteri bukan untuk dukung mendukung perorangan.

“Sudah tak punya moral,” kata Uchok kepada telusur.co.id, Rabu (22/8/18).

BACA JUGA :  Tetap Prabowo, Gerindra Tutup Peluang Usung Amien Rais Capres

Uchok pun mengingatkan para menteri Jokowi yang ia sebut tidak mempunyai moral itu. Jabatan menteri, kata dia, untuk mengurus semua orang, bukan perorangan atau bukanya hanya Jokowi seorang.

Menurutnya, lebih baik menteri-menteri yang tidak bermoral, mundur dari jabatan menteri kalau masuk timses. Hal itu agar tidak menghabiskan anggaran negara,sepertin aggaran operasional menteri.

Sementara itu, Dosen Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, Franky Budi Hardiman mengatakan, pelibatan menteri oleh petahana secara etika bertentangan dengan azas keadilan dalam pemilu yang demokratis.

Selain itu, pejabat publik menjadi tim pemenangan sangat mungkin untuk menciptakan konflik kepentingan. Sebab, kebijakan yang akan mereka keluarkan sangat mungkin disalahgunakan demi kepentingan kandidat jagoannya.

BACA JUGA :  Menag Lukman Doakan Kesembuhan Ustaz Arifin Ilham

“Ketika orang yang menduduki jabatan lalu mengambil posisi mengepalai sebuah timses atau mengepalai sebuah tim pemenangan dalam pemilu, maka akan terjadi ambivalensi dalam sikap mereka yang berkaitan dengan konflik kepentingan,” kata Franky.

Perihal masalah ini, Komisioner KPU RI Hasyim Asyhari menyatakan, menteri tidak dilarang untuk menjadi tim pemenangan dalam pemilu. Akan tetapi, kata dia, sesuai dengan PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 62 harus melakukan cuti di luar tanggungan negara atas seizin presiden.

“Jadi misalnya ada menteri yang mau kampanye, akan ditanya surat cutinya mana? Cutinya itu maksimal sekali dalam seminggu,” kata Hasyim saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/18). [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini