MUI/Net

telusut.co.id – Ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden untuk Pilpres 2019.

Namun, sikap berbeda ditunjukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, dengan menolak rekomendasi itu.

Alasannya, ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik. Hal ini karena ulama adalah payung umat dan harus menjaga kerukunan.

“Ulama harus netral. Kita memilih umat dan kita tidak bisa memihak ke salah satu orang,” kata Sekretaris MUI Sulsel, HM Renreng, Kamis (2/8/18).

Ulama di Sulsel, lanjutnya, harus mengacu pada kerukunan dan tidak mengarahkan umat pada politik praktis. Hal itu, untuk menghindari gesekan. “Umat tidak boleh sampai terpecah gara-gara ini,” kata dia.

BACA JUGA :  Prabowo Sampaikan Ucapan Terima Kasih pada Pendukung dan Relawan

Selain itu, dirinya mengingatkan para ulama, di tahun-tahun politik seperti sekarang ini, ceramah-ceramah para ulama haruslah menyejukkan dan membuat tentram lingkungan masyarakat, sehingga tidak terjadi perpecahan. Apalagi, kata dia, kalau ceramah sampai menyampaikan hoax.

“Tidak boleh itu.”

Diketahui, hasil rapat pleno yang dipimpin oleh KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i. Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), secara resmi telah ditutup, pada hari, Sabtu malam (28/7).

Dalam rapat, Komisi Politik GNPF Ulama merumuskan kritera ideal calon pemimpin dan pejabat publik yang akan dipilih oleh umat Islam.

BACA JUGA :  Pelukan Jokowi-Prabowo, PPP: Mari  Kontestasi Pilpres Tidak Provokatif

Pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat penyelanggara negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, presiden/wapres, gubernur/wagub, bupati/wabup, walikota/wakil walikota, anggota DPR/DPRD dan pimpinan atau anggota lembaga negara lainnya.

Untuk kepemimpinan nasional, peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasika Prabowo Subianto-Al Habib Salim Segaf Al-Jufri, atau Prabowo Subianto-Ustadz Abdul Somad Batubara, sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk didaftarkan ke KPU oleh Partai Koalisi Keumatan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini